Kementerian ESDM Pastikan Aspek Sosial Korban PLTP Sorik Merapi

INDOPOSCO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penanganan sosial terhadap korban yang terpapar gas H2S pada lokasi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah tertangani dengan baik.
“Saya memastikan penanganan sosial korban pascakejadian tanggal 25 Januari 2021 lalu berjalan dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana baru-baru ini.
Dadan, menyatakan pihaknya sudah melakukan investigasi dari segi teknis operasional. “Kami melakukan pendalaman dari investigasi terkait operasional PLTP, mengapa hal itu bisa terjadi. Itu merupakan tugas kami, tugas kepolisian dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ,” ungkapnya.
Dadan menegaskan PT. Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) selaku pengelola proyek berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah adalah dengan memprioritaskan terlebih dahulu penanganan korban dan secara pararel dilakukan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Saya sudah meninjau lokasi Wellpad T, yang merupakan lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) diduga paparan gas H2S dan meminta penjelasan dari Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PLTP Sorik Marapi, bahwa SOP sudah dilaksanakan dan tidak ada peralatan yang rusak dari SMGP,” ujar Dadan.
Hasil investigasi sementara menyimpulkan tidak ada air yang keluar atau dibuang ke sungai sebagaimana disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VII DPR pekan lalu. Kendati begitu, Pemerintah akan segera membentuk tim investigasi gabungan dengan melibatkan unsur dari praktisi, akademisi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tim ini diharapkan akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu ke depan.
Sementara dari sisi penanganan sosial, dalam waktu dekat akan dilaksanakan program pendampingan (healing) kepada masyarakat dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.
“Tadi sudah diskusi dengan Pak Kadis Kesehatan, kita masih akan buka posko sampai akhir bulan, tapi yang berikutnya itu lebih banyak ke penanganan trauma jadi masih akan dilakukan, untuk hal ini akan disupport penuh oleh SMG,” kata Dadan. (wib)