Megapolitan

PR DKJ, Kebut 50 Perda dan Pemasukan Rp600 Triliun

INDOPOSCO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan, UU No 2 Tahun 2024 atau dikenal dengan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi panduan dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global mempesona.

“Hari ini kami bertemu dengan semua stakeholder untuk membahas regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Daerah Khusus Jakarta ke depan. Ada hal menarik yakni UU DKJ ditetapkan pada 25 April 2024 bertepatan dengan hari otonomi daerah yang diperingati seluruh daerah. Inilah istimewanya DKJ,” kata Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat membacakan sambutannya di Acara Rapat Supervisi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (9/7/2024) dikutip INDOPOS.CO.ID.

Menurut Sekda, Kota Jakarta akan menjadi simpul ekonomi dunia. Dia optimistis pada minggu ini Keppres akan dikeluarkan untuk menetapkan DKJ.

“Secara maraton Pemda DKI selalu lakukan pembahasan UU DKJ. Seluruh elemen di Jakarta akan menjadikan Jakarta sebagai kota setara dengan kota global lainnya,” kata Joko.

Joko menyebutkan, untuk mewujudkan Jakarta jadi kota global maka Jakarta harus mampu mencapai target mengumpulkan pemasukan sebesar Rp600 triliun.

“Jumlah target itu menjadi tantangan besar. Sebab pada saat ini APBD DKI Jakarta berkisar Rp80 triliun hingga Rp84 triliun. Postur APBD DKI untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen, belanja pegawai sudah mencapai 34 persen, belanja modal 19 persen. Ini masih jauh dari apa yang harus disiapkan,” ungkap Joko.

Joko mengatakan, diperlukan kreativitas para pengelola dan pegawai untuk bisa lakukan kreatif financing agar bisa dapatkan pemasukan sesuai yang ditargetkan tadi Rp600 triliun.

Sekda menjelaskan, setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara DKI, DKJ akan mempunyai sejumlah kewenangan khusus.

Di antaranya yakni, di bidang pendidikan, Pemda DKJ bisa membuat pendidikan tinggi negeri. Kemudian DKJ juga akan mempunyai kewenangan pekerjaan umum di mana bisa mengelola infrastruktur.

1 2Laman berikutnya
mgid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button