Megapolitan

Wagub DKI: Ada Aturan yang Harus Ditaati Dalam Penyusunan UMP

INDOPOSCO.ID – Sehubungan dengan tuntutan elemen buruh agar Upah Minimum Provinsi (UMP) naik lima persen pada 2022, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan ada aturan yang harus ditaati pemerintah dalam penyusunan UMP.

“Penentuan UMP itu sudah ada formula dan rumusannya, bukan kami yang menyusun, kami hanya memasukkan angka-angkanya, inflasi, dan sebagainya,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat malam (27/11/2021).

Adapun ketentuan yang dimaksud Riza ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Meskipun begitu, politikus Gerindra itu memastikan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat akan mencarikan alternatif lain. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh serta kepentingan seluruh pihak.

Baca Juga : UMP Banten Naik Tipis, Indef: Sangat Kecil

“Tunggu saja kita sedang mencari terobosan-terobosan untuk dapat meningkatkan (kesejahteraan), kita sedang cari solusi dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Diinformasikan, puluhan ribu buruh bakal demo berjilid-jilid di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai 29 November hingga Anies menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 5 persen pada 2022.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button