Urai Kemacetan Mudik Lebaran, Pemerintah Terapkan Flexible Working Arrangement bagi ASN
INDOPOSCO.ID – Pemerintah akan menerapkan aturan kerja kedinasan secara fleksibel ketika mendekati Hari Raya Idulfitri 2025.
Baik meliputi fleksibel secara lokasi atau secara waktu. Tujuannya untuk mengurai kemacetan mudik Lebaran Idulfitri.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, aturan tersebut bakal diterapkan untuk para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tanggal 24 Maret 2025.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait mengurai kemacetan dengan cara Flexible Working Arrangement atau dulu sering dikenal sebagai work from anywhere (WFA),” kata AHY dalam keterangan video di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).
Melalui skema tersebut diharapkan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas ketika mendekati puncak mudik atau malam menjelang Idulfitri 2025. Mengingat sebagian masyarakat pasti masih ada yang mudik malam takbiran.
“Ini harapannya adalah kita bisa mendahulukan, ataupun memulai distribusi mobilitas menjelang mudik Lebaran lebih dulu. Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan WFA atau FWA,” ucap AHY.
Apalagi ada dua hari besar keagamaan yang akan dilaksanakan pada Maret 2025. Pertama, Nyepi yang jatuh pada 29 Maret, sementara Idulfitri kemungkinan hanya berjarak dua hari atau akhir Maret. Karenanya penguraian kepadatan lalin menjadi fokus pemerintah.
“Kita tahu Idul Fitri nanti juga berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi untuk saudara-saudara kita umat Hindu, khusus yang ada di Bali. Ini kita harus atur benar supaya tidak terjadi penumpukan yang terlalu parah,” tegas AHY.
Selain itu, libur peserta didik harus disesuaikan dengan pegawai dalam periode libur lebaran. “Harapannya dengan juga disesuaikan dengan sekolah, libur-libur sekolah ini juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang berlebihan,” imbuh Ketua Umum Partai Demokrat itu. (dan)
