Presiden Korsel Dimakzulkan Pasca-Darurat Militer Bilang Begini
INDOPOSCO.ID – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji akan melakukan yang terbaik bagi negaranya sampai akhir. Hal tersebut disampaikannya setelah parlemen Korea Selatan memakzulkannya melalui pemungutan suara pada, Sabtu (14/12/202Kata
Pemakzulan tersebut dilakukan buntut pengumuman darurat militer yang bertahan beberapa jam pada awal Desember 2024. Kini, Yoon akan diberhentikan sementara dari tugas kepresidenan.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari memutuskan apakah akan mengembalikannya atau melengserkannya dari jabatan. Jika ia dilengserkan dari jabatannya, pemilihan nasional memilih penggantinya harus diadakan dalam waktu 60 hari.
“Meskipun saya berhenti sejenak untuk saat ini, perjalanan saya untuk masa depan bersama rakyat selama dua setengah tahun terakhir tidak boleh berhenti,” kata Yoon dalam pidato publik yang direkam di kediamannya dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (14/12/2024).
Ia mengklaim, bakal menampung kritik dari semua pihak ketika dapat lolos dari upaya hukum tersebut. Berdasar laporan Sky News, Yoon secara terpisah telah ditempatkan di bawah penyelidikan kriminal atas dugaan pemberontakan atas deklarasi darurat militer.
“Saya akan membawa semua kritik, dorongan dan dukungan yang saya terima, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini sampai akhir,” ucap Yoon.
Pemungutan suara dilakukan melalui pemungutan suara rahasia, dengan dua pertiga suara yang diperlukan untuk pemakzulan. Seluruh 300 anggota majelis memberikan suara mereka.
Partai-partai oposisi di negara itu mengadakan pemungutan suara kedua hari ini. Dari 300 anggota parlemen, 204 memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan sementara 85 memilih menolak. Tiga anggota memilih abstain, dengan delapan suara dibatalkan.
Keadaan darurat yang diumumkannya hanya berlangsung sekitar enam jam, karena parlemen memilih untuk memblokir dekrit tersebut. Yoon kemudian meminta maaf dan selamat dari pemakzulan pertama, setelah anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) memboikotnya. (dan)
