Mardani Kritik Akhir Pemerintahan Jokowi Buntut Aksi Pembubaran Diskusi Aktivis
INDOPOSCO.ID – Anggota komisi II DPR RI yang juga ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa pembubaran paksa oleh sekelompok massa terhadap kegiatan diskusi yang dilakukan oleh aktivis menjadi citra buruk di penghujung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir pada 20 Oktober nanti.
Menururtnya, berpendapat dan berbicara merupakan salah satu prinsip demokrasi yang telah dilindungi oleh konstitusi haruslah dihormati.
“Bagi saya ini citra yang sangat buruk di penghujung pemerintahan Jokowi. Dimana pemerintahan saat ini sudah mengagungkan sebagai salah satu negara dengan pesta demokrasi terbaik,” kata Mardani saat dihubungi Indopos.co.id, Senin (30/9/2024).
Ia menegaskan, seharusnya Presiden Jokowi sudah memberikan pengarahan kepada aparat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai tindakan anarkis dari kelompok masyarakat yang berbeda pendapat, baik yang pro maupun kontra dengan pemerintahan.
“Kritik dan perbedaan itu hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Bahkan kritik dari masyarakat itu menyehatkan, seperti obat. Dan di sinilah peran aparat keamanan turut memberikan perlakuan yang sama kepada semua anak bangsa,” cetusnya.
Terkait dengan sudah ditangkapnya dua orang kordinator dari massa pembubar kegiatan di Kemang, Jakarta Selatan, Mardani pun meminta agar aparat kepolisian tidak berhenti pada tersangka tersebut, melainkan harus diusut otak penggerak dari aksi massa anarkis tersebut.
“Saya kira harus diungkap dalang atau master mind dari aksi kelompok itu. Hal ini jangan dianggap sepele. Karena ini bisa terus terjadi di kemudian hari yang dapat merusak proses demokrasi di negeri ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardani juga menegaskan bahwa kejadian itu menjadi pelajaran bagi pemerintahan Prabowo Subianto agar tidak alergi atas kritik yang disampaikan masyarakat atau civil society.
“Tentunya pemerintahan ke depan jangan tipis kupingnya. Sekali lagi berpendapat dan berbicara merupakan salah satu prinsip demokrasi yang telah dilindungi oleh konstitusi,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui terjadi aksi anarkis dalam pembubaran kegiatan diskusi di Hotel Grand Kemang yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA), Sabtu (28/9/2024).
Selain itu, aksi damai Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global yang digelar di Taman Menteng, Jakarta, pada Jumat (27/9/2204), dinodai oleh aksi intimidasi premanisme. (dil)
