Vonis Bebas Ronald Tannur Cederai Keadilan, KY Turun Tangan
INDOPOSCO.ID – Komisi Yudisial (KY) akan menindaklanjuti, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur (31) yang divonis bebas dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan menewaskan seorang perempuan Dini Sera Afriyanti (29).
Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, upaya yang akan dilakukan untuk memeriksa indikasi dugaan pelanggaran etik hakim dalam mengawal persidangan tersebut.
Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, namub sangat memungkinkan bagi pihaknya untuk menurunkan tim investigasi merespons putusan yang menyedot perhatian masyarakat.
“Mendalami putusan tersebut, guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” kata Mukti melalui gawai, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang dijatuhkan PN Surabaya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat.
Padahal sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp263,6 juta subsider 6 bulan.
Komisi Yudisial memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan. Namun karena tidak ada laporan ke KY sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik.
“Maka KY menggunakan, hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut,” ucap Mukti.
KY mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim, jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku.
Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald, anak anggota DPR RI partai PKB Edward Tannur. Dia dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan menyebabkan tewasnya korban.
“Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP,” ujar Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik. (dan)
