Headline

Pemilu 2024 Masih Ada Ketergantungan pada Yudisialisasi Politik

INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebutkan kondisi objektif menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih ada ketergantungan yang besar pada judicialization of politics (yudisialisasi politik) pengaturan pemilu.

Titi Anggraini menjelaskan bahwa yudisialisasi politik adalah suatu kondisi terdapat ketergantungan yang tinggi pada hakim dan pengadilan untuk memutuskan atau menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan kebijakan publik ataupun kontroversi politik.

“Saya menduga yudisialisasi politik ini akan banyak terjadi menjelang Pemilu 2024 akibat tidak diubahnya UU Pemilu dan UU Pilkada,” kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Senin (18/4).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini lantas menyebutkan sejumlah undang-undang yang menjadi acuan peraturan penyelenggaraan pemilu, antara lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Begitu pula tidak ada revisi UU Pilkada (UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button