Headline

Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan JHT

INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

“Aturan tersebut cacat logika dan tidak adil sehingga tidak heran jika menimbulkan kegaduhan,” Aliyah Mustika dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/2).

Menurut dia, aturan yang menyebutkan bahwa manfaat JHT di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil saat pekerja memasuki pensiun atau di usia 56 tahun, merupakan kebijakan tidak tepat.

Dia mengingatkan bahwa anggaran JHT bukan berasal dari APBN namun diambil dari langsung dari uang pekerja.

“Bagaimana bisa pemerintah melalui Kemenaker melarang pekerja atau peserta JHT untuk mengambil uangnya? Anggaran JHT bukan dari APBN, itu diambil langsung dari uang pekerja,” ujarnya seperti dikutip Antara, Mingggu (20/2/2022).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button