Pengamat Sebut Mustahil Partai Setuju dengan Ambang Batas Nol Persen
INDOPOSCO.ID – Pro kontra terhadap isu Presidential Threshold (PT) atau ambang batas terus bergulir. Usulan nol persen sebagai ketentuan syarat usungan dinilai baik untuk demokrasi Indonesia.
Mengingat, sejauh ini demokrasi yang telah berjalan cenderung pada transaksional. Sehingga, orang yang kuantitas secara materi dipastikan menang.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul kepada INDOPOSCO, Senin (20/12/2021).
“Pendapat saya soal ambang batas nol persen bagus. Ini fakta dari realita kemunduran demokrasi adanya. Contohnya, banyak demokrasi yang dipraktikan sebagai demokrasi politik transaksional,” katanya.
Adib menyebutkan, kapasitas kepemimpinan seseorang bukan lagi menjadi ukuran yang utama. Tetapi, kemampuan dari materi yang diperhitungkan guna memobilisasi pemilih.
“Orang yang berduit, tanpa memiliki kemampuan pasti bisa jadi. Ujungnya kita tidak bisa mendapatkan pemimpinan nasional yang memiliki kompetensi,” ungkapnya.
Adib berpendapat, sosok pemimpin yang merefresentasikan dari rakyat untuk rakyat sudah jauh. Alasannya, calon pemimpina sudah di siapkan oleh elit partai.
Baca Juga : Isu PT 20 dan Nol Persen Pertarungan Merebut Kekuasaan
“Yang benar-benar dari rakyat itu jauh gitu, karena sudah di set up dengan kepemimpinan transaksional itu. Oligarki itu sungguh sangat sudah cakarnya sudah kemana-mana. Makanya ketika ada batas nol persen meskipun diotlak, sah-sah saja. Berari ada social socieity,” terangnya.
Adib menuturkan, ambang batas merupakan ruh demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat. Sehingga, rakyat dapat menyodorkan calon pemimpin yang dikehendaki.
“Demokrasi harus dikembalikan kepada ruhnya, dari rakyat untuk rakyat. Karena kalau nggak nol persen, pemimpin itu sudah dipersiapkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Karena yang bisa mengusulkan mereka partai politik,” tuturnya.
Adib menyatakan, usulan ambang batas nol persen disodorkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebuah kemustahilan akan dikabulkan.
“Wajar juga kalau mengusulkan ke DPR berat, karena mereka yang sudah mengusulkan 20 persen itu. Tapi saya kira ada hal baik, inilah harusnya demokrasi terbuka. Kalau keingingan partai nol persen itu mustahil. Harusnya partai harus legowo, tapi mustahil,” jelasnya. (son)
