Isu PT 20 dan Nol Persen Pertarungan Merebut Kekuasaan
INDOPOSCO.ID – Isu Presidential Threshold (PT) atau ambang batas kembali muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Kali ini, ambang batas yang diusulkan nol persen.
Pengamat Politik, Ujang Komarudin menilai pertarungan ambang batas 20 persen dan nol persen lebih dominan untuk pertarungan demi kekuasaan, bukan kepentingan rakyat semata.
Jika ambang batas nol persen, nilai kapasitas partai yang besar tidak berpengaruh terhadap pengusungan calon presiden. Namun saat ini yang berlaku 20 persen, parati besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memiliki peran lebih dalam menentukan calon.
Baca Juga : Demokrat Nilai PT 0 Persen Sesuai Iklim Demokrasi di Indonesia
“Pertarungan kekuasaan. PDIP tak mau nol persen. Jika nol persen, partai besar seperti PDIP tak akan berpengaruh besar dalam soal pencapresan. Karena partai-partai kecil pun bisa ajukan Capres. Lalu, Capres yang diajukan partai kecil itu bisa saja menang melawan partai besar itu,” katanya saat dihubungi, Minggu (19/12/2021).
Ia mengatakan, ambang batas dengan nol persen akan menimbulkan banyak pasangan calon kepala negara atau kepala daerah yang bermunculan. KArena semua partai dapat mengusung tanpa ada aturan batas kursi legislator.
“PT nol persen bagus-bagus saja. Agar banyak muncul capres alternatif. Semakin banyak capres semakin bagus. Karena rakyat diberikan banyak pilihan,” ujarnya.
Baca Juga : Idealnya PT 30 Persen agar Berjalan Seiring dengan Multi Partai Sederhana
Selama ini, kata dia, ambang batas yang berlaku dengan 20 persen, calon yang diusung ditentukan oleh oligarki. Calon yang muncul merupakan kehendak partai, bukan kehendak rakyat. Pemilih hanya disodorkan pilihan yang sudah ditentukan partai.
“PT 20 persen capresnya hanya itu-itu saja. Karena dikuasai oligarki. Sedangkan jika nol persen, banyak dari kalangan rakyat yang akan maju jadi capres,” terangnya.
Ia menduga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai ambang batas. Mengingat, Presiden Jokowi di back up oleh partai besar seperti PDIP.
Ditambah, PDIP saat ini sudah mengeluarkan stetmen atas ketidaksepakatannya terhadap ambang batas nol persen.
“Sepertinya tak mungkin Jokowi keluarkan Perpu. Karena pemerintahan Jokowi diback up oleh koalisi besar. Dimana PDIP sebagai pendukung utama Jokowi, tak akan mau PT nya nol persen. Karena jika PT nol, maka partai besar, salah satunya PDIP tak akan berpengaruh lagi dalam penentuan capres dan partai kecil bisa saja menang dalam Pilpres,” jelasnya.
Di sisi lain juga, Mahkamah Kontitusi (MK) sudah pernah menolak Judicial review beberapa kali. Artinya, aturan ambang batas 20 persen dinilai tidak mengganggu demokrasi.
“Terkait ini MK sudah puluhan kali menolak. Artinya MK tak mau nol persen. Dalam pandangan MK, 20 persen bukan berarti tak demokratis. Saya sih ingin nol persen. Tapi sepertinya sulit bisa direalisasikan,” paparnya. (son)
