Isu Presiden Tiga Periode Cermin Nafsu Kekuasaan dan Oligarki Politik
INDOPOSCO.ID – Isu Presiden tiga periode kembali mencuat ke publik. Pro kontra tentang isu tersebut terjadi di kalangan elite politik dan masyarakat. Namun, hal itu berbenturan dengan kontitusi yang berlaku saat ini.
Pengamat politik Ikhsan Ahmad mengatkan, keinginan segelintir pihak saat ini untuk mengajukan diri berkuasa tiga periode perlu ditolak keras. Ini mengingat, tidak ada argumentasi fundamental yang dapat diterima tentang jabatan Presiden tiga periode.
“Ide ini justru melemahkan konstitusi. Ide elitis. Kemungkinan adanya upaya untuk merubah konstitusi agar dapat mengakomodir presiden tiga periode perlu dinilai sebagai kepentingan praktis politis yang minim manfaat bagi persoalan bangsa saat ini,” katanya saat dihubungi indoposco.id, Senin (21/6/2021).
Ia yakin, ide tiga periode bisa diterima jika urgensi kepemimpinan yang ada berhasil dan dibutuhkan dalam memecahkan persoalan-persoalan Bangsa ini. Namun faktanya, kepemimpinan saat ini dinilai menjadi bagian dari masalah.
“Ide tiga periode hanya cerminan nafsu kekuasaan dan ambisi yang perlu diduga untuk menjaga kelanggengan oligarki politik,” tegasnya.
Iksan menduga mencuatnya isu tiga periode jabatan Presiden itu sebagai upaya setingan politik yang berlandaskan ilmiah dan bisa digunakan sebagai pembahasan koalisi ide tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Saat ini panggung depan politik memang masih kuat menunjukkan bahwa ide tiga periode untuk mendukung Jokowi. Bisa jadi dipanggung belakang politik dijadikan alat bargaining ketika hal ini menemukan momentum kerasnya di dewan (motif lain, red),” ujarnya.
Namun apapun yang terjadi, pengusung Presiden tiga periode adalah cerminan dari kekerdilan motif politik.
“Bangsa ini perlu kembali melakukan rotasi politik dengan kontestasi yang lebih selektif untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik dan berkualitas,” jelasnya
Sebelumnya, hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bahwa sebagian besar massa pemilih PDIP mendukung Jokowi maju di Pilpres 2024, yakni mencapai 66 persen. Begitu pula massa pemilih partai non parlemen mendukung Jokowi maju tiga periode (60 persen)
Sementara massa yang menolak Jokowi maju tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (78 persen), PKS (78 persen), dan Demokrat (71 persen), warga yang belum punya pilihan partai (60 persen), pemilih Golkar (54 persen), dan PKB (51 persen). (son)
