Saiful Mujani: Gerindra Takluk, Demokrat Mati di Tangan Pejabat
INDOPOSCO.ID – Kepala Kantor Staf Pesiden (KSP) Moeldoko telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pengambilalihan Partai Demokrat ini merupakan wujud semakin tuntasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo Subianto dan Gerindra takluk.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Saiful Mujani, pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melalui akun Twitternya @saiful_mujani, Sabtu (6/3/2021).
Saiful Mujani mengatakan, melemahnya demokrasi di dunia karena pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi.
“Selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wujud semakin tuntasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk,” ujar dia.
Menurut Saiful Mujani, demokrasi dunia sekarang memang sedang mundur (backsliding). Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebabnya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri. “Kita mungkin masuk di sini,” katanya.
Saiful Mujani berpendapat, pelemahan demokrasi bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden, katanya, memiliki wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. “Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Saiful Mujani mengatakan, hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko adalah membunuh Partai Demokrat. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. “Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya, ia justru jadi presiden karena demokrasi,” tuturnya.
Setelah KSP Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB, lanjut Saiful Mujani, maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui hasil KLB itu atau tidak. “Kalau mengakui dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang,” ujarnya.(dam)
