Atasi Jakarta Banjir, DPR: Jangan Ada Muatan Politis Dalam Penanganannya
INDOPOSCO.ID – Penanganan banjir di Jakarta tidak bisa dengan kata-kata. Tidak juga dengan bersilat lidah, tidak juga dengan pembenaran kata-kata saat banjir telah datang. Tapi harus dengan penanganan yang serius.
Pernyataan tersebut diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo melalui gawai, Selasa (23/2/2021).
Menurut Rahmad, penanganan banjir di Jakarta harus melibatkan semua stakeholder terkait. Dan jangan ada kepentingan politis di dalamnya. Tapi seutuhnya untuk menyelamatkan warga Jakarta. “Hindari penanganan banjir untuk kepentingan politik. Ini sudah kami wanti-wanti,” katanya.
Lebih jauh dia menegaskan, pemerintah Pemprov DKI saat ini harus lebih bijak untuk meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dinilai baik dan terbukti mampu mengatasi banjir di Jakarta.
“Kebijakan Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, red) kontra produktif. Karena kebijakan normalisasi sungai itu seolah-olah salah. Akuilah yang baik itu baik dan yang tidak baik itu kita luruskan,” tegasnya.
Konsep penanganan banjir dari pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya, menurut Rahmad, bisa dikembangkan oleh pemimpin DKI saat ini. Tentu dengan menyempurnakan dengan konsep-konsep baru yang lebih baik. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan untuk mengatasi banjir tahunan di Jakarta.
“Kalau normalisasi itu baik ya diteruskan. Kalau kemudian Gubernur Anies akan melakukan naturalisasi, ya lakukan saja. Kan bisa 2 kebijakan ini dikawinkan,” katanya.
Anggota Komisi X DPR RI ini menilai kebijakan pemimpin Jakarta saat ini jalan di tempat. Pasalnya, program normalisasi berhenti, kebijakan naturalisasi pun tidak dijalankan.
“Sungai tidak diperlebar, sungai tidak diperdalam, pembebasan lahan tidak jalan. Artinya apa? Mandeg! Anies dari pada bersilat lidah, bermain kata lebih baik fokus kerja dan kerja,” ucapnya.
Pembangunan Jakarta, masih ujar Rahmad, dipengaruhi oleh wilayah penyangga Ibu Kota. Oleh karena itu, pemerintah DKI dan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota bisa bersinergi dengan melibatkan pemerintah pusat.
“Ini tidak bisa sendiri. Penanganan sungai di Depok, Puncak dan Bekasi harus bersinergi. Jakarta juga harus menyiapkan infrastrukturnya,” ujarnya. (nas)
