BPJS Watch Nilai Monopoli BBM untuk SPBU Swasta Berdampak PHK dan Iklim Investasi
INDOPOSCO.ID – Peristiwa Pertamax oplosan beberapa waktu yang lalu membuat semakin banyak konsumen beralih membeli bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Swasta. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada SPBU swasta pun meningkat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melalui gawai, Sabtu (20/9/2025).
Hal ini, menurutnya, menjadi “ancaman” bagi Pertamina, karena menurunnya kepercayaan publik, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke atas.
“Merespon ini Pertamina berusaha “membatasi” pasokan bahan bakar ke SPBU swasta, agar produk Pertamina tetap mendapat kepercayaan masyarakat,” ujar Timboel.
Ia mengatakan, kepercayaan yang menurun kepada Pertamina membuat pemerintah mengubah regulasinya. “Masyarakat pada akhirnya dipaksa mempercayai Pertamina, ketika pasokan ke SPBU swasta bermasalah,” katanya.
Perubahan regulasi Impor bahan bakar, lanjutnya, pemerintah mengubah aturan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk swasta. Dari izin tahunan menjadi enam bulanan, dengan evaluasi setiap tiga bulan.
“Perubahan ini membuat rantai pasok terganggu dan stok BBM tidak stabil untuk SPBU swasta,” ungkap Timboel.
Ia menyebut, dampak terganggunya bisnis SPBU swasta berdampak pada pengelolaan pekerja yang bekerja di SPBU Swasta. Shell Indonesia memiliki lebih dari 170 SPBU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, dengan jumlah karyawan lebih dari 300 karyawan (yang mencakup petugas SPBU, teknisi bengkel, staf Shell Select, dan layanan lainnya.
Lalu, British Petroleum – AKR Corporindo (BP-AKR), Perusahaan patungan antara dua entitas besar yaitu BP (British Petroleum) – Perusahaan energi global asal Inggris, dan AKR Corporindo – Perusahaan logistik dan distribusi energi asal Indonesia, mengoperasikan sekitar 70 SPBU di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang juga terdampak dengan perubahan regulasi ini.
“Dampak langsungnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja, sehingga menambah pengangguran terbuka,” jelas Timboel.
“Lalu investor asing akan makin tidak percaya dengan Pemerintah Indonesia, yang akan mempengaruhi iklim investasi Indonesia. Sehingga pembukaan lapangan kerja pun akan makin sedikit,” imbuhnya.
Timboel menegaskan, kebijakan monopoli dinilai sebagai upaya melawan pasar, sehingga investasi Indonesia semakin tidak menarik. Pertamina sepertinya kalah berkompetisi karena kehilangan kepercayaan masyarakat, namun menggunakan tangan pemerintah untuk berkompetisi dengan tidak sehat.
“Mengapa Pertamina takut, padahal SPBU swasta kan menjual bahan bakar untuk kelompok menengah ke atas?” ucapnya.
Sementara, lanjut Timboel, untuk pertalite masih menjadi sasaran utama rakyat Indonesia. Seharusnya, menurutnya, Pertamina lebih memperbaiki diri dan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat menengah ke atas pun mau menggunakan produk pertamina.
“Pemerintah harus lebih bijak untuk masalah ini, sehingga SPBU swasta yang juga membuka lapangan kerja tidak tutup dan pekerja tidak ter-PHK,” ujarnya. (nas)
