INDOPOSCO.ID – Belum genap sehari menjabat, Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa langsung menimbulkan kontroversi. Ucapannya yang meremehkan tuntutan publik dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi 6-7 persen akan otomatis meredam kritik, membuat publik dan pasar terkejut.
“Sikap percaya diri yang berlebihan (overconfident) ini menjadi alarm, apakah ke depan ia akan menjadi manajer fiskal yang kredibel, atau justru berbahaya bagi stabilitas publik dan pasar,” kata Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Selasa (9/9/2025).
Ia mengatakan, overconfident seorang pejabat ekonomi ibarat sopir yang terlalu percaya diri melaju kencang di jalan licin. Alih-alih tiba lebih cepat, risiko kecelakaan justru meningkat.
“Pernyataan Purbaya mengandung dua bahaya besar,” ucapnya.
Ia menjelaskan, bahwa Purbaya menyederhanakan persoalan kompleks. Pasalnya, demonstrasi bukan sekadar masalah perut.
“Kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan,” terangnya.
Menurutnya, atas pernyataan tersebut pasar membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu. Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, pasar bisa ragu pada kapasitas pemerintah mengelola fiskal.
“Keraguan ini berpotensi mendorong volatilitas nilai tukar, menahan investasi, bahkan memicu pelarian modal,” katanya.
Ia menyebut, pertumbuhan 8 persen bukan sekadar slogan. Publik ingin peta jalan jelas, apa strategi penciptaan lapangan kerja, bagaimana distribusi hasil pertumbuhan, dan sejauh mana belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.
“Pernyataan “rakyat berhenti demo kalau ekonomi tumbuh” tidak hanya dangkal, tetapi juga berpotensi merusak komunikasi pemerintah dengan rakyat,” ungkapnya.
“Kredibilitas seorang Menkeu tidak diukur dari retorika, melainkan dari konsistensi eksekusi kebijakan,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mengingatkan agar Kemenkeu (Kementerian Keuangan) mampu bangun kredibilitas fiskal. Caranya, APBN harus dikelola dengan disiplin, transparan, dan berorientasi jangka panjang. “Target pertumbuhan tinggi tak boleh mengorbankan keseimbangan fiskal,” ucapnya.
“Seorang Menkeu harus menunjukkan telinga yang peka, bukan hanya mulut yang lantang. Caranya dengan membuka ruang dialog dengan publik,” lanjutnya. (nas)
