Komisi V DPR Harap Operasional Kereta Cepat Tidak Bebani APBN
INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi berharap agar operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang. Hal itu menyikapi setahun moda trasportasi umum itu beroperasi melayani masyarakat.
“Proyek besar ini harus mampu berjalan secara mandiri dengan efisiensi pengelolaan. Kami mengapresiasi keberadaan KCJB sebagai proyek yang prestisius dan menyadari membutuhkan waktu untuk BEP (break even point atau balik modal), namun diharapkan ke depannya, biaya operasional dan pemeliharaannya tidak perlu menggunakan dana APBN,” tegas Abdul Hadi, dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Minggu (3/11/2024).
Legislator Dapil NTB II ini menegaskan bahwa upaya untuk menjaga kemandirian proyek ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian tanpa menambah beban fiskal negara.
“Langkah ini penting agar APBN bisa fokus pada kebutuhan esensial lainnya yang lebih mendesak dan memerlukan anggaran besar,” imbuhnya.
Selain itu, Abdul Hadi menekankan pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, demi meningkatkan kesejahteraan di sepanjang jalur kereta cepat.
Kehadiran KCJB diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar. Abdul Hadi menambahkan bahwa Komisi V DPR RI berharap pihak pengelola dan pemerintah dapat lebih banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Dibutuhkan strategi konkret agar proyek besar seperti ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan dapat meningkat di sepanjang jalur kereta cepat ini,” ujar Abdul Hadi.
Selain menyoroti aspek pembiayaan dan tenaga kerja lokal, Abdul Hadi mendorong pihak operator untuk menerapkan strategi bisnis yang memungkinkan kereta cepat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas dan menarik bagi investor.
Ia mengimbau pihak terkait agar menggandeng mitra swasta dan memanfaatkan peluang pendapatan non-transportasi, seperti fasilitas komersial di stasiun dan area sekitar jalur kereta, sehingga tidak bergantung pada anggaran negara dan banyak menyerap lapangan pekerjaan dari masayarakat sekitar.
“Kami ingin melihat KCJB sebagai proyek yang berkelanjutan, menciptakan manfaat ekonomi yang besar, dan tetap ramah terhadap anggaran negara. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini dapat menjadi percontohan bagi pengembangan infrastruktur modern di Indonesia yang berorientasi pada kemandirian finansial serta bisa dirasakan kebermafaatanya seperti mengurangi kemacetan, kecil resiko kecelakaan, hemat biaya dan waktu bagi masyarakat yang mebutuhkannya,” kata Abdul Hadi.
Lebih lanjut, Abdul Hadi menvungkapkan dalam kunjungan kerja Komisi V langsung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Bandung, pada Kamis (31/10/2204) lalu adalah dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan operasional proyek infrastruktur yang digadang-gadang akan mempercepat mobilitas antara dua kota besar, Jakarta dan Bandung, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur tersebut.
“Jadi Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan KCJB dan memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa menjadi beban bagi APBN,” pungkasnya menambahkan.
Sementara, Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw mengatakan fokus utama kunjungan kerja ke KCJB beberapa hari lalu adalah untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan infrastruktur transportasi yang dikelola oleh Direksi KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China).
Roberth Rouw menambahkan, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama Pemerintah dan stakeholder terkait.
“Konektivitas dan aksesibilitas ke stasiun kereta cepat dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan stasiun perlu ditingkatkan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mempermudah masyarakat,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Legislator Dapil Papua ini berharap pembangunan prasarana yang sedang berlangsung saat ini bisa diselesaikan tepat waktu untuk mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.
Ia menambahkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung sehingga pengoperasian atas penggunaan prasarana tersebut dapat berjalan dengan baik.
Sementraa, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan update kinerja Whoosh, dimana selama 1 Januari hingga 27 Oktober 2024, total penumpang Whoosh mencapai 4,83 juta penumpang dengan rata-rata 16.035 penumpang per hari. Sedangkan, semenjak beroperasi secara komersial dari Oktober 2023, Whoosh telah melayani 5,96 juta penumpang. (dil)
