Ekonomi

Kolaborasi KemenKopUKM dan USAID EGSA Dorong Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal

INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) berkolaborasi dengan USAID Economic Growth Support Activity (EGSA) melaksanakan dua kajian terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Yaitu, kajian kemudahan dan kepastian berusaha di daerah, serta konsep pendampingan UMKM.

“Dengan studi kasus di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur,” kata Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM Rahmadi, pada pembukaan Workshop bertema Mendorong Transformasi Formal UMKM menuju UMKM Naik Kelas melalui Kemudahan Izin Berusaha dan Program Pendampingan Usaha, di Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, workshop nasional ditujukan untuk memaparkan hasil kajian studi ke pihak pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan input dalam pembuatan kebijakan pemerintah terkait kemudahan Usaha, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. “Khususnya, registrasi bisnis dan ijin mendirikan bangunan,” tuturnya.

Baca Juga : KemenkopUKM akan Ciptakan Wirausaha Berbasis Teknologi

Bagi Rahmadi, ini menunjukkan KemenKopUKM bersama USAID EGSA berkomitmen untuk mendorong UMKM bertransformasi dari informal ke formal, agar mereka lebih berdaya saing dan mampu bertahan dalam kondisi era baru.

Di tempat yang sama, Chief of Party USAID EGSA, Renata Simatupang mengatakan, studi ini dilakukan bertolak dari kenyataan. Mengapa dalam sepuluh tahun terakhir, struktur UMKM di Indonesia tidak menunjukkan adanya perubahan.

Usaha mikro (98,68 persen) tetap mendominasi perekonomian, diikuti usaha skala kecil (1,22 persen), menengah (0,09 persen), dan besar (0,01 persen). “Kenyataan lain adalah sebagian besar usaha mikro masuk dalam kategori informal,” ungkap Renata.

Dia menambahkan, kesulitan dalam mendaftarkan bisnis dan memperoleh izin konstruksi, merupakan hambatan utama UMKM menuju peralihan mereka ke formal. “Diharapkan hasil studi USAID EGSA ini dapat menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki proses perizinan berusaha di daerah,” katanya.

Berbagai rekomendasi kebijakan dipaparkan dalam kegiatan. Salah satunya, perlu mempercepat penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagai titik awal dalam persyaratan dasar perizinan berusaha pendukung daerah.

Hasil kajian juga mengungkapkan perlunya indeks pendampingan UMKM di daerah yang dapat dijadikan bahan Key Performance Indicator (KPI) terhadap kinerja pendampingan dan pemberdayaan UMKM di daerah.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button