INDOPOSCO.ID – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat strategi inovasi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Strategi Kebijakan Daerah untuk Penguatan Inovasi Daerah di Gedung Bina Graha Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (21/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSKDN Raden Gani Muhamad mengatakan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah (Pemda) berperan penting melalui perbaikan pelayanan usaha, penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi lokal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, ekonomi Sumatera Utara tumbuh 5,06 persen. Capaian tersebut menjadi modal bagi daerah untuk memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, percepatan tetap diperlukan melalui program dan investasi yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Raden Gani menekankan, inovasi daerah perlu berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah program atau aplikasi. Penyederhanaan layanan, perbaikan rantai pasok, dan pengembangan usaha yang terhubung dengan kebutuhan pasar, misalnya, dapat membantu menekan biaya usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja.
Secara nasional, jumlah inovasi daerah terus meningkat. Pada 2026, tercatat 48.246 inovasi dari 541 Pemda, naik 31,31 persen dibandingkan dengan 2025 yang mencatat 36.742 inovasi dari 531 Pemda. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya keterlibatan Pemda dalam mengembangkan inovasi. Meski demikian, pertambahan jumlah tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas penerapan, keberlanjutan, dan manfaat yang terukur bagi pelayanan publik maupun perekonomian masyarakat.
“Yang penting kualitas dari inovasi bukan kuantitas. Seberapa manfaat inovasi bagi masyarakat itu yang harus kita garis bawahi,” ujar Raden Gani.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri David Yama menilai inovasi perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai program sesaat. Inovasi juga perlu terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala daerah.
“Volume tidak identik dengan kualitas dampak,” ujar David.
Menurut David, inovasi daerah perlu diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, dan hilirisasi produk unggulan. Karena itu, Pemda perlu mengevaluasi hasil setiap inovasi dan memastikan penerapannya mampu menjawab persoalan masyarakat serta kebutuhan dunia usaha.
Sementara itu, Rektor Universitas Harapan Medan Hoiruddin Hasibuan menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja sama antara Pemda, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Pemerintah menyiapkan kebijakan, perguruan tinggi mengembangkan riset dan sumber daya manusia, sedangkan dunia usaha membantu menghubungkan produk dengan kebutuhan pasar.
“Angka 8 persen (pertumbuhan ekonomi) ini bukan tujuan akhir, tetapi bagaimana kita mensejahterakan masyarakat,” kata Hoiruddin.
Dia mencontohkan pengolahan singkong menjadi tepung mocaf sebagai salah satu inovasi yang dapat meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Pendekatan serupa, menurutnya, dapat diterapkan pada komoditas unggulan Sumatera Utara, seperti kopi, melalui perbaikan proses pengolahan dan pemasaran. Dengan begitu, petani dan pelaku usaha lokal berpeluang memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari produk yang dihasilkan.
Hoiruddin juga mengusulkan tiga bentuk kolaborasi, yaitu satu daerah satu inovasi, klinik inovasi UMKM, dan desa produktif berbasis kampus. Gagasan tersebut diharapkan membantu Pemda mengatasi persoalan prioritas, meningkatkan kapasitas UMKM, serta memperluas akses pasar bagi produk unggulan desa.
Melalui rapat koordinasi ini, BSKDN berharap inovasi daerah tidak hanya tercermin dari jumlah program yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya memperbaiki layanan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Pemda dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. (ney)
