INDOPOSCO.ID – Di tengah bayang-bayang cuaca ekstrem yang menghantui sektor pertanian nasional, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengambil langkah cepat.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan KADIN Indonesia, H. Mulyadi Jayabaya, menggelar pertemuan dan audiensi khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk melaporkan kesiapan dunia usaha dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Fokus utamanya adalah antisipasi produksi pangan dan perlindungan bagi petani menghadapi transisi cuaca ekstrem dari kemarau panjang akibat El Nino menuju musim hujan yang diprediksi akan datang lebih awal dan dengan intensitas tinggi di akhir tahun.
“Kami melaporkan kepada Pak Menko terkait langkah KADIN dalam mengamankan produksi pangan di saat musim kemarin kemarau panjang akibat El Nino dan akan memasuki musim penghujan pada akhir tahun,” terang Jayabaya kepada INDOPOSCO.ID usai pertemuan.
Mulyadi menjelaskan, sektor pangan nasional baru saja melewati ujian berat akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang di sejumlah sentra produksi padi, jagung, dan hortikultura. Dampaknya masih terasa hingga kini berupa penurunan produktivitas di beberapa daerah dan kenaikan biaya produksi.
Kini, tantangan baru di depan mata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan akhir tahun 2026 akan datang dengan intensitas di atas normal di sebagian besar wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan banjir, gagal panen, hingga terganggunya distribusi logistik pangan.
“Jangan sampai kita sudah selamat dari kekeringan El Nino, tapi justru tumbang saat musim hujan karena banjir dan gagal panen. Petani harus kita lindungi,” tegas tokoh asal Lebak, Banten tersebut.
Dalam laporannya kepada Menko Airlangga, Jayabaya memaparkan tiga langkah konkret yang disiapkan KADIN.
Pertama, penguatan rantai pasok dan serapan hasil panen. KADIN akan mendorong anggota di sektor pangan, mulai dari penggilingan, distributor, hingga ritel modern, untuk menyerap hasil petani dengan harga yang wajar, sehingga petani tidak merugi saat panen raya di musim hujan.
Kedua, penyediaan sarana produksi dan permodalan. KADIN akan berkolaborasi dengan BUMN pupuk, perbankan, dan perusahaan agribisnis untuk memastikan ketersediaan pupuk, benih unggul tahan genangan, dan akses permodalan bagi petani menjelang musim tanam kedua.
Ketiga, mitigasi logistik dan teknologi. KADIN mendorong penggunaan teknologi penyimpanan, resi gudang, dan sistem informasi cuaca berbasis digital agar petani bisa menentukan waktu tanam dan panen yang lebih presisi.
Menurut Jayabaya, sinergi dengan pemerintah adalah kunci. KADIN tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan kebijakan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Menko Airlangga menyambut baik laporan ini. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, pengusaha, petani, akademisi, dan media untuk memastikan ketahanan pangan kita tetap kuat. Pangan adalah soal hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Pertemuan ini menegaskan posisi KADIN Indonesia bukan hanya sebagai organisasi pengusaha, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. Di saat gejolak pangan global dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata, ketahanan pangan domestik menjadi benteng utama.
Mulyadi Jayabaya yang dikenal sebagai pengusaha yang memulai karier dari bawah dan dekat dengan petani di Banten, berharap langkah antisipatif ini dapat mencegah gejolak harga pangan seperti yang kerap terjadi setiap akhir tahun.
“Kami di KADIN ingin memastikan, stok pangan aman, harga stabil, dan petani tetap sejahtera. Produksi tidak boleh turun hanya karena cuaca,” tegasnya.
Jayabaya menegaskan, menghadapi musim tanam dan musim hujan, ketersediaan pupuk dan bibit unggul di wilayah provinsi, kabupaten/kota harus tersedia.
“Memasuki musim tanam, ketersediaan pupuk dan bibit unggul harus tersedia di seluruh provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tandasnya. (yas)
