INDOPOSCO.ID – Keberhasilan pengelolaan dana haji tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terkumpul maupun keuntungan investasi yang dihasilkan. Lebih dari itu, pengelolaan dana umat harus mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jemaah hari ini dan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.
Pesan tersebut ditegaskan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam The 8th International Hajj Fund Forum 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menyoroti tiga pilar yang dinilai krusial dalam memperkuat fondasi keuangan haji, yakni tata kelola, investasi, dan inovasi.
Ketiganya bukan sekadar agenda pengelolaan keuangan, melainkan satu kesatuan strategi untuk memastikan dana haji tetap amanah, produktif, dan berkelanjutan di tengah kebutuhan jemaah yang terus berkembang.
“Tata kelola menjaga amanah. Investasi menjaga keberlanjutan dana. Inovasi menghubungkan sumber daya keuangan dengan layanan yang lebih baik dan peluang produktif,” ujar Juda.
Juda mengusulkan agar ketiga pilar tersebut diterjemahkan ke dalam Agenda Keberlanjutan Keuangan Haji yang terkoordinasi. Agenda ini perlu ditopang pembagian tanggung jawab yang tegas, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar setiap kebijakan memiliki arah dan hasil yang dapat dipantau.
Tantangan mendasar dalam pengelolaan dana haji terletak pada bagaimana menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah yang akan berangkat tanpa mengorbankan kemampuan dana memenuhi kewajiban jangka panjang.
Karena itu, penguatan tata kelola perlu berjalan beriringan dengan manajemen risiko, transparansi, dan kebijakan distribusi Nilai Manfaat yang memperhitungkan kebutuhan lintas generasi.
Pendekatan tersebut penting agar manfaat dana haji tidak hanya dirasakan oleh jemaah yang berangkat saat ini, tetapi juga tetap tersedia bagi mereka yang masih menunggu giliran pada masa mendatang.
Dari sisi investasi, Juda mendorong strategi yang tidak semata-mata mengejar imbal hasil tinggi. Pengelolaan portofolio perlu mempertimbangkan likuiditas, kestabilan pendapatan, dan pertumbuhan jangka panjang dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta kepatuhan syariah.
Di saat yang sama, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai ekonomi haji dan umrah global. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan ialah Indonesia Hajj Investment Platform, yang diarahkan untuk mengidentifikasi peluang investasi produktif sekaligus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak.
Transformasi keuangan haji juga membutuhkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus memperluas manfaat ekonomi. Integrasi sistem digital, pemanfaatan analitik data, dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Lebih jauh, inovasi dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau peluang bisnis di Arab Saudi. Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan mencakup pangan, kesehatan, akomodasi, hingga layanan digital.
Dengan demikian, pengembangan ekosistem ekonomi haji tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana, tetapi juga berpeluang membuka ruang kolaborasi dan aktivitas produktif bagi dunia usaha Indonesia.
Meski demikian, Juda mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pada akhirnya tidak berhenti pada pencapaian finansial tahunan. Fondasi keuangan haji yang kuat harus tercermin dari kemampuannya memenuhi kewajiban secara konsisten dan menjaga kepercayaan jemaah dalam jangka panjang.
“Keberhasilan kita tidak semata-mata diukur dari besarnya dana atau imbal hasil investasi yang dicapai pada tahun tertentu, tetapi dari kemampuan kita memenuhi tanggung jawab kepada jemaah saat ini dan generasi yang akan datang,” tambahnya. (her)
