INDOPOSCO.ID – Pergantian jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai tidak serta-merta mengubah arah dasar kebijakan fiskal pemerintah. Namun, pergantian kepemimpinan ini berpotensi membawa perubahan pada gaya pengelolaan maupun komunikasi fiskal yang lebih terukur.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai Suahasil kemungkinan besar mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis evaluasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan ini tetap berpegang pada agenda utama menjaga kesehatan keuangan negara serta mempertahan defisit di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara lebih berpotensi mengubah gaya pengelolaan dan komunikasi fiskal daripada mengubah arah dasar kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Josua kepada INDOPOSCO melalui gawai, Selasa (15/9/2026).
Menurut Josua, latar belakang Suahasil dari internal Kementerian Keuangan meminimalkan risiko terputusnya pelaksanaan program. Meski demikian, kesinambungan kebijakan bukan berarti meneruskan semua anggaran tanpa evaluasi, melainkan memastikan belanja negara difokuskan pada program produktif seperti lapangan kerja, daya beli, hingga investasi.
“Mandat menjaga APBN yang sehat harus diterjemahkan menjadi penajaman prioritas. Program yang memiliki dampak besar terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, daya beli, pendidikan, kesehatan, pangan, dan investasi harus dijaga. Sementara program dengan biaya besar tetapi hasil rendah harus diperbaiki, ditunda, atau direalokasi,” tegas Josua.
Tantangan terbesar Suahasil justru datang dari ruang fiskal yang semakin terbatas. Dengan outlook defisit APBN 2026 yang berada di kisaran 2,85 persen PDB dan target penurunan defisit menjadi 2,40 persen PDB pada RAPBN 2027, pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk menambah belanja secara agresif.
“Dengan demikian, Suahasil tidak mempunyai ruang luas untuk sekadar menambah belanja. Tambahan ruang harus lebih banyak diciptakan melalui peningkatan penerimaan, penutupan kebocoran, efisiensi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang lebih baik,” tutur Josua.
Meski memerlukan konsolidasi fiskal, Josua mengingatkan agar pengetatan anggaran tidak dilakukan secara berlebihan agar tidak menekan daya dorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas pembiayaan defisit harus dipastikan mengalir ke sektor yang produktif, bukan sekadar belanja berulang.
“Strategi yang tepat bukan mengetatkan APBN secara membabi buta. Utang atau defisit untuk membiayai investasi produktif jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan defisit untuk membiayai belanja berulang dengan manfaat ekonomi rendah,” jelasnya.
Dari sisi penerimaan negara, RAPBN 2027 menargetkan pendapatan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun atau naik sekitar 10,5 persen. Josua mengingatkan agar strategi mengejar penerimaan difokuskan pada perluasan basis pajak ketimbang menaikkan tarif secara luas yang bisa menekan konsumsi masyarakat dan dunia usaha.
“Strategi yang paling aman bagi pertumbuhan adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperbaiki administrasi dan pengawasan berbasis risiko, bukan mengejar target melalui kenaikan tarif secara luas,” tambahnya.
Secara keseluruhan, gaya pengelolaan di bawah Suahasil diperkirakan akan menekankan disiplin fiskal dan efektivitas hasil. Langkah ini dipandang positif untuk menciptakan keseimbangan antara ambisi program pemerintah dan kapasitas riil APBN. (her)
