INDOPOSCO.ID – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat kolaborasi dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mengembangkan ekosistem biomassa berbasis masyarakat. Langkah tersebut diarahkan tidak hanya untuk mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah penghasil biomassa.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Pasokan Biomassa untuk Mencapai Target Cofiring 2026 dan Net Zero Emission di Yogyakarta dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional.
Kepala Bebadan Pangreksa Loka Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo, mengatakan pengembangan biomassa di Yogyakarta tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Menurutnya, pengembangan tanaman biomassa juga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku energi, pakan ternak, hingga pengembangan bank bibit.
“Program ini harus berhasil untuk kepentingan dalam negeri kita sendiri,” ujar Mas Marrel.
Ia mencontohkan pengembangan biomassa di Gunungkidul yang pada tahap awal ditargetkan mencakup sekitar 30 hektare. Tanaman yang dikembangkan tidak hanya dipersiapkan sebagai sumber bahan baku biomassa, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai pakan ternak.
Menurut Mas Marrel, pola tersebut penting agar masyarakat di sekitar sumber bahan baku tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut menjadi bagian dari rantai ekonomi yang terbentuk dari pengembangan biomassa.
“Kalau program ini berhasil di Gunungkidul, kemungkinan besar akan lebih mudah diterapkan di wilayah lain,” ucapnya.
Selain pengembangan tanaman biomassa, program tersebut juga dilengkapi dengan pengembangan bank bibit. Saat ini, dua kelurahan disebut telah memiliki bank bibit dengan potensi produksi sekitar 30 ribu bibit tanaman.
Apabila pengembangan di Gunungkidul menunjukkan hasil yang baik, cakupannya berpotensi diperluas hingga 300-400 hektare. Model tersebut juga dinilai dapat direplikasi ke sejumlah wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mas Marrel menambahkan, pengembangan biomassa memiliki keterkaitan erat dengan upaya mengurangi emisi karbon. Tanaman dapat ditanam, dipanen untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku energi, kemudian ditanam kembali sehingga membentuk siklus yang berkelanjutan.
“Konsepnya adalah penanaman, harvesting, dan kemudian penanaman kembali,” terangnya.
Komisaris Utama PLN EPI, Nikson Silalahi, menegaskan pengembangan biomassa membutuhkan kolaborasi seluruh entitas dalam ekosistem PLN. Kolaborasi tersebut mencakup PLN Holding, PLN EPI, PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, hingga unit-unit pembangkit.
Menurutnya, pencapaian target net zero emission 2060 tidak dapat dilakukan oleh satu entitas secara sendiri-sendiri. Setiap bagian dalam ekosistem PLN harus memastikan perannya berjalan dan saling terhubung.
“Untuk mencapai target zero emission pada 2060, yang dibutuhkan adalah kerja sama dan kolaborasi kita semua,” ujar Nikson.
Ia juga mengingatkan penguatan pasokan biomassa dari sisi hulu harus diimbangi kesiapan pembangkit di sisi hilir. Pasokan yang telah disiapkan harus memenuhi kualitas dan parameter teknis yang dibutuhkan pembangkit agar dapat diserap secara optimal.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, mengatakan penguatan ekosistem biomassa semakin penting seiring dengan peningkatan target cofiring pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Pada 2026, PLN EPI ditargetkan memasok 3,65 juta ton biomassa ke 52 PLTU di seluruh Indonesia. Target tersebut meningkat sekitar 50 persen dibandingkan realisasi pasokan biomassa pada 2025 yang mencapai 2,35 juta ton.
Hingga 26 Agustus 2026, realisasi cofiring telah mencapai sekitar 1,4 juta ton biomassa, atau hampir separuh dari target pasokan tahun ini.
PLN EPI terus mendorong percepatan realisasi melalui penguatan ekosistem hulu, peningkatan kualitas biomassa, serta sinkronisasi antara kebutuhan pembangkit dengan kesiapan pasokan.
Hokkop mengatakan tantangan pengembangan biomassa tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan volume. Faktor kualitas, biaya logistik, serta kemampuan pembangkit dalam menerima biomassa juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Melalui skema cofiring, biomassa digunakan bersama batu bara pada pembangkit yang sama sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus mendukung upaya penurunan emisi dari pembangkit yang telah beroperasi.
Karena itu, PLN EPI terus mendorong peningkatan kualitas biomassa sekaligus memperkuat komitmen dengan para mitra pemasok agar biomassa yang tersedia dapat memenuhi persyaratan teknis PLTU.
Hokkop menyebut potensi biomassa di Indonesia masih sangat besar, yakni mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya saat ini baru sekitar 22 juta ton.
Untuk memperkuat rantai pasok, PLN EPI mengembangkan infrastruktur berupa subhub, hub, dan main hub di sejumlah wilayah. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi, sekaligus keberlanjutan pasokan biomassa.
Sejumlah pengembangan yang dilakukan antara lain fasilitas dewatering di Ciamis, main biomass hub di Lebak, biomass hub di Tasikmalaya, pemasangan jembatan timbang di PLTU Sintang dan Barru, serta pengembangan digital marketplace biomassa di Cilacap.
Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pembangkit dengan potensi biomassa yang tersedia di daerah secara lebih efektif.
“Penguatan sisi hulu melalui pengembangan sumber biomassa dan infrastruktur pasokan harus berjalan beriringan dengan kesiapan PLTU di sisi hilir,” kata Hokkop.
Dengan kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra usaha, pengembangan biomassa diharapkan tidak hanya membantu PLN mengejar target cofiring dan penurunan emisi, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah penghasil biomassa.(rmn)
