INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyesalkan beberapa pihak yang menyalahkan pihak guru karena gagal mendeteksi makanan basi dalam kasus keracunan program makan bergizi gratis (MBG) yang terus berulang.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menerima keluhan dari sejumlah tenaga pengajar yang dipaksa pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencicipi makanan MBG sebelum didistribusikan di sekolah.
“Jangan jadikan lidah guru sebagai alat detektor racun. Guru bukan petugas laboratorium, bukan ahli keamanan pangan, dan bukan tameng bagi kegagalan SPPG,” kritik Ubaid dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, munculnya kasus keracunan program MBG terjadi akibat sistem keamanan pangan dan pengawasan yang buruk. Oleh karena itu, bukan tugas guru memeriksa kelayakan makanan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.
Lagi pula, ini hanya perkara di hilir. Padahal, problem MBG bukan semata soal makanan basi, melainkan kegagalan mengendalikan seluruh rantai keamanan pangan dari dapur hingga meja makan siswa.
“Kalau keamanan makanan bergantung pada guru mencicipi satu sendok sebelum makanan dibagikan, itu justru bukti bahwa sistem pengawasan MBG sangat rapuh,” ujar Ubaid.
Kasus keracunan massal MBG terbaru terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan santri dan siswa menjadi korban, yang diduga kuat akibat makanan basi dari program tersebut.
Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 566 santri dan siswa dari 19 lembaga pendidikan mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan adanya ketidakdisiplinan dan kelalaian dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi makanan kepada penerima manfaat. Makanan yang dibagikan melebihi batas aman 4 jam setelah dimasak, sehingga menjadi basi dan memicu perkembangan bakteri. Komponen sayur buncis dalam menu dilaporkan sudah terasa kecut saat dikonsumsi. (dan)
