INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai evaluasi pemerintah atas kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagal. Tanpa pembenahan sistem dan tata kelola, kasus serupa dinilai bakal membuat daftar korban semakin bertambah.
Pascalibur panjang sekolah, kasus keracunan program MBG kembali marak. Evaluasi yang diklaim telah dilakukan pemerintah tak berdampak pada perbaikan layanan, sebagaimana terlihat pada kasus terbaru di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
“Kalau setelah libur panjang, setelah evaluasi, setelah dapur ditutup, kasus keracunan justru kembali marak, maka kita harus berani mengatakan: evaluasinya gagal,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
JPPI mendesak pemerintah berhenti berlindung di balik dalih evaluasi. Pasalnya, kasus keracunan terus berulang dan telah menyebabkan sejumlah siswa harus menjalani perawatan di puskesmas maupun rumah sakit.
“Pemerintah jangan terus menjual kata ‘evaluasi’ sementara anak-anak terus masuk puskesmas dan rumah sakit. Evaluasi yang tidak mengubah tata kelola hanya menjadi ritual birokrasi setelah korban berjatuhan,” kritik Ubaid.
Menurut catatan JPPI, total korban keracunan MBG sejak 2025 telah mencapai 43.838 orang jika diakumulasikan sejak tahun 2025 yang tersebar di 36 provinsi. Pada Agustus 2026 saja, angka keracunan tercatat sebanyak 3.079 orang.
Sepanjang tahun 2026, Januari hingga akhir Agustus, tercatat sebanyak 15.735 korban keracunan MBG. Ribuan korban keracunan berjatuhan tiap bulan, tapi belum ada satupun pihak penyedia MBG yang diproses hukum.
“Ini sudah menjadi alarm nasional. Puluhan ribu orang menjadi korban sejak MBG berjalan, dan setiap bulan korban baru terus berjatuhan,” imbuh Ubaid. (dan)
