INDOPOSCO.ID – Perekonomian dunia masih mampu bertahan di tengah berbagai guncangan. Namun, fondasi pertumbuhan global belum sepenuhnya aman. Konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasok, tingginya utang, hingga ketidakpastian kebijakan masih membayangi prospek ekonomi ke depan.
Situasi itu menjadi salah satu sorotan utama dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat (AS), pada 31 Agustus–1 September 2026.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Juda Agung yang hadir mewakili Menteri Keuangan RI memimpin delegasi Kementerian Keuangan dalam forum di bawah Presidensi AS tersebut. Di hadapan negara-negara anggota G20, Juda menekankan bahwa ketahanan ekonomi tidak cukup hanya dijaga, tetapi harus diperkuat melalui reformasi yang mampu membuka ruang bagi investasi, produktivitas, dan inovasi.
Dalam agenda penguatan pertumbuhan ekonomi, Juda menyoroti tiga hal yang dinilai krusial, yakni reformasi struktural dan penyederhanaan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” kata Juda dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Juda mengatakan, Indonesia memiliki sejumlah pengalaman yang dapat dibagikan dalam agenda tersebut. Penyederhanaan regulasi terus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, sementara penguatan sektor keuangan didorong melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Transformasi ekonomi juga ditempuh melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Di sektor BUMN, Indonesia memperkuat tata kelola sekaligus menata dan merampingkan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Di saat yang sama, kecerdasan artifisial (AI) dan teknologi baru dinilai berpotensi menjadi mesin pertumbuhan berikutnya. Namun, Juda mengingatkan, peluang tersebut harus dibarengi kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta ekosistem digital agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh sebagian negara atau kelompok masyarakat.
G20 juga memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta. Untuk pertama kalinya, forum tersebut menghadirkan dialog langsung dengan pelaku usaha dari sektor kesehatan, manufaktur, dan jasa keuangan.
Keterlibatan dunia usaha dinilai penting karena investasi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah.
Menurut Juda, suara pelaku usaha dapat membantu memastikan agenda reformasi tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi investasi baru, peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Isu lain yang mengemuka adalah ketidakseimbangan ekonomi global atau global imbalances. Juda menilai respons terhadap persoalan tersebut tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam.
Perbedaan struktur ekonomi, kebijakan domestik, dan posisi setiap negara dalam perekonomian dunia harus menjadi pertimbangan. Karena itu, lembaga internasional perlu diperkuat dalam memantau perkembangan ketidakseimbangan global sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara.
Pendekatan yang lebih menyeluruh diperlukan agar upaya menjaga stabilitas global tidak justru mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Di tengah pesatnya transformasi digital, G20 turut menyoroti sisi lain perkembangan teknologi: meningkatnya ancaman fraud, scam, dan kejahatan keuangan yang semakin kompleks serta lintas negara.
Digitalisasi memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses masyarakat. Namun, semakin luas akses tersebut, semakin besar pula tantangan dalam menjaga keamanan dan kepercayaan konsumen.
Juda menekankan bahwa literasi keuangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen. Indonesia sendiri telah membangun koordinasi kelembagaan untuk memperkuat literasi keuangan serta mengembangkan Anti-Scam Center dalam menangani fraud dan scam di sektor keuangan.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” terangnya.
Juda juga mendorong penguatan pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara, mengingat jaringan kejahatan keuangan kini semakin sering beroperasi melewati batas yurisdiksi.
Indonesia, lanjutnya, akan terus mendukung sinergi antara agenda G20 dan Financial Action Task Force (FATF) untuk memperkuat pencegahan dan penanganan fraud serta kejahatan keuangan sekaligus menjaga integritas sistem keuangan global.
Lewat forum G20, Indonesia menegaskan komitmennya mendorong ekonomi global yang bertumpu pada pertumbuhan, reformasi struktural, inovasi, stabilitas, dan inklusivitas. (her)
