INDOPOSCO.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Hingga 28 Agustus 2026, tercatat 2.083 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 10.095,14 hektare.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel yang bersumber dari Sistem Monitoring Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, dengan dukungan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20, juga mencatat 13.726 titik hotspot.
Banjarbaru menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak, yakni 421 kejadian. Sementara itu, Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan luas lahan terdampak terbesar, mencapai 2.285,7 hektare.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel bersama berbagai pemangku kepentingan memperkuat penanganan karhutla melalui lima pendekatan, mulai dari pembasahan lahan gambut, komunikasi publik, penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor hingga ikhtiar spiritual.
1. Perkuat Pembasahan Gambut dan Pastikan Ketersediaan Air
Salah satu tantangan utama penanganan karhutla di Kalsel adalah karakteristik lahan gambut. Api yang terlihat padam di permukaan belum tentu benar-benar hilang karena bara dapat tetap berada di bawah tanah dan kembali muncul ketika kondisi mendukung.
Karena itu, penanganan tidak berhenti pada pemadaman api. Pemerintah memperkuat pembasahan lahan, memastikan ketersediaan air, memperbaiki saluran, mengoptimalkan pompa, serta meningkatkan patroli setelah api berhasil dipadamkan.
“Pengendalian karhutla membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan dan penanganan secara terpadu,” ujar Kepala BPBD Provinsi Kalsel Ronny Eka Saputra dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/8/2026).
Langkah tersebut salah satunya dilakukan di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru. Pada 28 Agustus 2026, Gubernur Kalsel Muhidin turun langsung memantau titik api sekaligus mengecek sumber air di kawasan tersebut.
Menurutnya, kawasan Guntung Damar merupakan lahan gambut yang masih menyimpan panas dan bara. Kondisi tersebut berpotensi memicu kebakaran kembali apabila bara terbawa angin menuju lahan yang lebih kering.
“Kalau terbang terbawa angin, nanti mampir ke tempat lain yang kering dan terbakar lagi. Jadi kita terus memantau,” tuturnya.
Pemerintah kemudian memperkuat pasokan air menuju Embung Jokowi. Pembersihan saluran dari Cindai Alus menuju kawasan tersebut dilakukan agar aliran air dapat lebih optimal mengisi embung.
“Mudah-mudahan air ini bisa secepat mungkin mengalir ke sini, sehingga heli mudah mengambil air,” kata Muhidin.
Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel juga mengembangkan metode pembasahan gambut menggunakan pipa yang ditanam hingga sekitar dua meter ke dalam tanah. Kapolda Kalsel Inspektur jenderal (Irjen) Polisi, Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan metode tersebut diuji melalui kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
“Selang ini kita alirkan sampai ke dalam. Hasil awalnya positif. Sampai tadi siang laporan dari Dansat Brimob, hingga hari ini tidak ada apinya,” ujarnya.
2. Perkuat Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pendekatan kedua dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Penanganan teknis di lapangan dinilai perlu berjalan beriringan dengan komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi karhutla, risiko yang ditimbulkan, serta langkah yang perlu dilakukan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim menegaskan pentingnya peran media dalam mengoptimalkan KIE kepada masyarakat.
“Dalam rangka mengomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasikan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla, kita sangat mengoptimalkan semua peran media,” ucapnya.
Dengan komunikasi yang intensif, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui perkembangan karhutla, tetapi juga ikut berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.
3. Penegakan Hukum dan Sanksi bagi Pelanggar
Pemerintah juga menempatkan penegakan hukum sebagai bagian penting dalam mencegah karhutla. Upaya pemadaman dan pencegahan dinilai harus disertai tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan sekitar 40-an pihak di Kalimantan berkaitan dengan penanganan kasus karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 perusahaan terindikasi berada di Kalimantan Selatan.
“Di Kalimantan Selatan terindikasi ada 11 perusahaan. Ini tidak bisa lagi kita tolerir dalam keadaan seperti sekarang,” tegasnya.
Selain sanksi hukum, pemerintah juga menyiapkan kewajiban pemulihan lingkungan bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Hingga 2026, sekitar 30 perusahaan disebut tengah berproses terkait dugaan pembakaran. Potensi kewajiban yang muncul mencapai sekitar Rp5 triliun untuk kerugian negara dan hampir Rp10 triliun untuk biaya pemulihan lingkungan.
4. Kolaborasi Lintas Sektor
Karhutla merupakan persoalan lintas sektor sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, relawan hingga masyarakat dikerahkan dalam operasi penanganan.
Wakil Menteri Koordinator Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah berupaya menangani persoalan kabut asap secara sistematis dengan mengerahkan berbagai sumber daya.
“Kita dengan seksama mencoba menyelesaikan permasalahan kabut asap ini secara sistematis. Ini perlu dukungan kita semua,” jelasnya.
Operasi lapangan diperkuat melalui pembagian zona penanganan, pengerahan personel, pompa, drone, serta patroli. Titik api yang muncul harus segera ditangani agar tidak berkembang, sementara patroli diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru.
“Tidak boleh ada lagi api muncul,” tegas Hanif.
Dukungan juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel melalui penyediaan suplai air selama 24 jam.
Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib mengatakan terdapat dua wilayah operasi utama, yakni kawasan Hutan Lindung dan Guntung Damar.
Suplai air didukung pompa berkapasitas 250 liter per detik dari Balai Wilayah Sungai (BWS), disertai perbaikan saluran menuju Embung Jokowi.
“Kami dari Dinas PU sebagai penyuplai air untuk pembasahan di dua lokasi itu,” jelas Yasin.
Dinas Sosial Kalsel juga mendirikan dapur umum selama 14 hari untuk mendukung kebutuhan para relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pada hari pertama, dapur umum memasak dua kali dan selanjutnya ditingkatkan menjadi tiga kali sehari.
“Sekali masak kita siapkan sekitar 200 porsi untuk para relawan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kalsel Farhanie di Banjarbaru.
Dukungan dari dunia usaha turut diperkuat. GAPKI Kalsel menyalurkan 20.000 masker untuk membantu melindungi masyarakat dan relawan dari dampak asap karhutla.
Sebanyak 17.500 masker telah diserahkan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BPBD, sedangkan 2.500 masker lainnya dibagikan langsung kepada masyarakat.
“Sedangkan 2.500 dibagikan langsung kepada masyarakat bersama DLH, Disbunnak dan BPBD Kalsel,” ujar Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalsel Hairuddin.
Dukungan bagi para relawan juga diberikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalsel Hj. Masrupah Syarifuddin dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman. Mereka membagikan makanan dan minuman kepada para relawan yang berada di lapangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesehatan dan keselamatan relawan tetap terjaga selama menjalankan tugas penanganan karhutla.
5. Ikhtiar Teknis dan Spiritual
Selain berbagai langkah teknis, Pemprov Kalsel juga melakukan ikhtiar spiritual dengan menggelar Salat Istisqa atau salat meminta hujan.
Salat Istisqa dilaksanakan di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Selasa (25/8/2026), dengan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama, tokoh masyarakat, serta warga.
Gubernur Kalsel Muhidin mengatakan upaya modifikasi cuaca menghadapi kendala karena pertumbuhan awan hujan relatif minim. Kondisi tersebut membuat teknologi modifikasi cuaca sulit dilakukan secara optimal.
“Saat ini modifikasi cuaca agak sulit dilakukan karena awannya tidak ada untuk dimodifikasi,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah dan masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu mengatasi kondisi lahan yang kering dan mempercepat penanganan karhutla.
“Jadi, kita berharap mudah-mudahan dengan Salat Istisqa ini Allah memberikan hujan di Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.
Dengan lima pendekatan tersebut, penanganan karhutla di Kalsel tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi juga mencegah kebakaran berulang, menjaga sumber air, melindungi masyarakat dan relawan, memperkuat pengawasan, serta memastikan pelanggaran mendapatkan tindakan tegas.
Pada akhirnya, karhutla merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja terpadu. Api harus dipadamkan, lahan gambut harus terus dibasahi, sumber air dijaga, patroli diperkuat, masyarakat dilindungi, informasi disampaikan secara tepat, dan setiap pelanggaran harus ditindak. (rmn)
