INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki mandat konstitusional penuh untuk memimpin Indonesia hingga akhir masa jabatan pada 2029. Spekulasi mengenai kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan dinilai tidak memiliki pijakan kuat jika tidak didukung fakta politik maupun data yang dapat diverifikasi.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional sekaligus Menteri PAN-RB periode 2014–2016 Prof. Yuddy Chrisnandi menegaskan, Prabowo mendapatkan legitimasi melalui proses demokrasi yang lengkap, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu.
“Sebagai akademisi politik, saya melihat 2029 harus berada dalam sebuah skenario konstitusional. Presiden Prabowo dipilih secara demokratis, ditetapkan lewat proses konstitusi yang begitu ketat dari mulai pendaftaran, pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu yang tidak bisa diganggu gugat,” ujar Yuddy dalam Podcast Dialektika Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV dikutip Minggu (30/8/2026).
Menurut dia, kemenangan Prabowo telah memiliki dasar de facto dan de jure serta memperoleh pengakuan internasional. Karena itu, mandat tersebut semestinya dihormati sampai berakhirnya masa jabatan.
“Beliau menang secara de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Dalam skenario konstitusional, jabatan Presiden Prabowo berlaku satu periode penuh hingga 2029. Legitimasi demokrasi telah diberikan kepada Presiden Prabowo untuk memimpin sampai selesai periodenya,” tegasnya.
Yuddy juga menyoroti munculnya spekulasi mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum 2029 yang berangkat dari “insting politik”. Menurutnya, insting politik tanpa dukungan fakta lapangan bukan dasar yang memadai untuk membaca masa depan pemerintahan.
“Saya tidak melihat adanya fakta-fakta politik, tidak melihat adanya fakta-fakta ekonomi yang sangat kuat yang bisa mengarah kepada pembenaran atas insting politik semacam itu. Yang disampaikan hanyalah pandangan dan insting, bukan based on fact,” katanya.
Dia mengingatkan, spekulasi semacam itu justru berpotensi mengganggu persatuan nasional. Dalam situasi saat ini, seluruh elemen bangsa dinilai perlu menjaga stabilitas dan mengarahkan energi pada penyelesaian persoalan nasional.
“Dalam situasi seperti sekarang, kita membutuhkan satu persatuan nasional yang kuat, bukan spekulasi-spekulasi yang bisa memecah belah masyarakat dan para pendukung relawan masing-masing. Itu tidak baik bagi bangsa,” kata Yuddy.
Untuk menggambarkan posisi Prabowo dalam peta kekuasaan saat ini, Yuddy menggunakan analogi baterai. Menurut dia, mandat konstitusional Presiden masih sangat kuat dan masa kepemimpinannya masih panjang.
“Presiden Prabowo ini charger-nya masih untuk 3 tahun ke depan, bahkan 2 tahun pun belum dipakai, belum habis. Jadi sedang kuat-kuatnya,” ujarnya.
Dalam perspektif ilmu politik, lanjut Yuddy, aktor yang mempunyai legitimasi kuat dan lahir dari proses demokratis memiliki posisi paling kuat dalam sistem kekuasaan.
“Aktor utama negara saat ini, aktor politik yang paling signifikan, adalah Presiden Prabowo. Ini adalah fakta politik yang tidak dapat dibantah,” tegasnya.
Yuddy juga menilai sejumlah langkah strategis Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas. Dia menyinggung pernyataan Presiden di hadapan DPR pada 15 Agustus 2026 terkait pemberantasan tambang ilegal serta komitmen pemerintah mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran hutan.
Menurut Yuddy, sikap tersebut memperlihatkan keberanian pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Ini adalah kepemimpinan yang tegas, berpihak, dan punya dasar konstitusi. Kekuatan seperti ini tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali Presiden Prabowo,” katanya.
Yuddy sekaligus membantah narasi yang menyebut terdapat figur tertentu yang mengendalikan kebijakan Presiden Prabowo. Dia menilai secara struktural posisi presiden sebagai pemegang mandat konstitusional membuat kekuasaan berada di tangan kepala negara.
“Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak lain yang mengendalikan Presiden Prabowo. Saya tidak percaya. Ini adalah hukum besi kekuasaan,” ujarnya.
Dia menilai perubahan konfigurasi kekuasaan juga terlihat dari para pembantu presiden yang kini menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo.
“Medan magnet kekuasaan telah sepenuhnya berpindah. Presiden Prabowo memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari siapa pun, dan itu adalah realitas politik yang harus diakui semua pihak,” tutur Yuddy.
Karena itu, Yuddy mendorong Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahannya tidak ragu menjalankan mandat yang diberikan rakyat. Menurutnya, narasi kepemimpinan yang jelas diperlukan untuk menghindari dualisme persepsi kekuasaan di ruang publik.
“Presiden Prabowo dan tim pemerintahannya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” katanya.
Dia pun mengajak masyarakat menghentikan perdebatan yang hanya bertumpu pada spekulasi dan mengalihkan perhatian pada persoalan yang lebih mendesak.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan nasional untuk mendukung Presiden Prabowo menyelesaikan agenda-agenda besar bangsa, bukan spekulasi-spekulasi yang membuang energi. Mari kita hormati mandat konstitusional yang telah diberikan rakyat kepada Presiden Prabowo hingga 2029,” ujarnya. (nas)
