INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan seluruh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto telah diterapkan di Provinsi Banten sejak periode pertama kepemimpinannya. Hasilnya, kondisi fiskal daerah semakin kuat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten masuk 10 besar nasional.
Hal itu disampaikan Andra Soni di sela kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan Kedutaan Besar, serta ratusan anggota APKASI se-Indonesia.
Andra menjelaskan, saat ini keuangan Pemprov Banten cukup kuat karena sebagian besar belanja daerah ditopang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara porsi pembiayaan dari transfer pusat persentasenya lebih kecil.
“Di tengah tekanan fiskal yang dialami hampir seluruh daerah, kami memperketat belanja yang difokuskan pada pelayanan dasar dan belanja yang kemanfaatannya berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai wujud implementasi arahan Presiden Prabowo, Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan keuangan ke 1.238 desa, meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), serta program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta.
“Alhamdulillah, berbagai program tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 yang mencapai 77,25 poin atau peringkat ke-7 secara nasional,” ungkap Andra.
Lebih lanjut, Andra menekankan pentingnya penguatan hubungan koordinatif-fungsional antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Sinergi ini dinilai krusial untuk merealisasikan program prioritas nasional dan daerah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penyediaan rumah rakyat, hingga peningkatan produktivitas pertanian.
“Kita perlu membangun ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat,” kata Andra.
Andra menilai APKASI Otonomi Expo 2026 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi.
Di tempat yang sama, Wamendagri Bima Arya mengakui besarnya tanggung jawab pemda di tengah keterbatasan ruang fiskal. Selain menjalankan program prioritas nasional, pemda dituntut terus berinovasi.
Sebagai mitra strategis, Kemendagri terus mengadvokasi peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) agar sesuai aspirasi pemda. “Namun, Mendagri selalu mengingatkan agar peningkatan itu tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat,” tegas Bima.
Ia juga menyoroti peran strategis kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan, mengingat daerah memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja lokal yang memadai.
Senada, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan potensi sumber daya alam tiap daerah belum teroptimalkan karena minimnya daya dukung.
“Oleh karena itu, melalui pameran ini, diharapkan setiap daerah bisa saling mendukung dan berkoordinasi untuk memaksimalkan potensinya, termasuk dengan menggandeng pengusaha dan akademisi,” pungkas Bursah.(yas)
