INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pelaksanaan APBN hingga akhir Juli sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Di hadapan jajaran Kanwil DJPb Jawa Barat, Purbaya menyoroti pendapatan negara, belanja, Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa hingga program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Purbaya.
Hingga 31 Juli 2026, APBN Jawa Barat mencatat surplus regional Rp22,02 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target, sedangkan belanja terealisasi Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu.
Pendapatan tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan mencapai Rp81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen. Penerimaan pajak menyumbang Rp63,84 triliun, sementara kepabeanan dan cukai Rp17,46 triliun.
Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak Jawa Barat dengan kontribusi Rp30,60 triliun atau 47,93 persen. Angka ini sekaligus menegaskan kuatnya peran sektor industri dalam menopang ekonomi daerah.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp63,59 triliun. Meski total belanja turun 1,45 persen secara tahunan, belanja Kementerian/Lembaga justru melonjak 28,86 persen menjadi Rp26,61 triliun. Belanja modal bahkan tumbuh 115,37 persen menjadi Rp3,11 triliun.
Sementara itu, TKD dan Dana Desa telah tersalurkan Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu. Rinciannya, TKD mencapai Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.
Purbaya menegaskan, ukuran keberhasilan APBN bukan sekadar angka penyerapan. Anggaran harus bergerak menjadi aktivitas ekonomi, dukungan bagi pelaku usaha, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Purbaya.
Sejumlah program prioritas turut mendapat dukungan APBN. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah berjalan di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 14.680.810 penerima manfaat.
Dukungan juga mengalir untuk FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dan energi, hingga pembiayaan usaha. Hingga Juli 2026, KUR di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun untuk 357,3 ribu debitur. Sementara UMi mencapai Rp1,31 triliun bagi 226,4 ribu debitur.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Jawa Barat masih menunjukkan daya tahan. Ekonomi pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan. Inflasi Juli tercatat 2,72 persen, sedangkan neraca perdagangan Januari-Juli mencatat surplus USD13,79 miliar.
Kinerja tersebut memperlihatkan APBN tetap memainkan peran sebagai shock absorber sekaligus penggerak ekonomi daerah. Bagi Purbaya, tantangannya kini memastikan setiap rupiah yang dikelola negara benar-benar sampai pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” tambahnya.
Pemerintah pun akan terus mengoptimalkan APBN untuk menjaga daya beli, memperkuat dunia usaha, mendukung program prioritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (her)
