INDOPOSCO.ID – Kecerdasan artifisial (AI) perlahan mengubah cara birokrasi bekerja. Namun, bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, perubahan itu tidak boleh berhenti pada layar aplikasi atau kecanggihan sistem. Teknologi harus berujung pada satu hal yang paling penting: pelayanan publik yang benar-benar terasa manfaatnya.
Pesan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2026 di Jakarta. Mengusung tema Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Dunia menuju Indonesia Emas 2045, forum itu menjadi ruang untuk melihat bagaimana teknologi dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi membangun aparatur masa depan.
“Keberhasilan transformasi tidak diukur dari kecanggihan sistem dan teknologi, melainkan dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rini dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (21/8/2026).
Momentum tersebut sekaligus ditandai dengan peluncuran empat aplikasi manajemen ASN berbasis AI oleh BPOM. Rini menilai inovasi itu menunjukkan bahwa digitalisasi tidak semata-mata diarahkan untuk mempercepat layanan kepada masyarakat, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun ekosistem internal ASN yang lebih modern, termasuk dalam pengelolaan talenta dan pelayanan kepegawaian.
Ruang pemanfaatan AI dalam manajemen ASN pun terbuka lebar. Mulai dari menghitung kebutuhan pegawai, memantau kinerja, membaca potensi talenta, menyusun jalur karier, hingga mendukung pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Meski demikian, Rini mengingatkan bahwa kecerdasan mesin tetap membutuhkan fondasi berupa data yang berkualitas, keamanan informasi, tata kelola yang kuat, dan kepemimpinan yang siap menghadapi perubahan.
Dengan kata lain, AI tidak dirancang untuk mengambil alih manusia. Teknologi justru ditempatkan sebagai instrumen yang membantu aparatur membuat keputusan secara lebih cepat dan tepat, sementara pertimbangan, tanggung jawab, serta arah kebijakan tetap berada di tangan manusia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan transformasi tersebut merupakan bagian dari langkah memperkuat pengelolaan SDM sekaligus sistem merit di lingkungan BPOM. Pemanfaatan AI diharapkan mampu membuat pengelolaan talenta semakin objektif dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pegawai untuk membangun karier berdasarkan kapasitas, kompetensi, serta kinerja.
“Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi. Kunci utamanya adalah manusianya. AI adalah alat bantu, dan kuncinya tetap pada sumber daya manusia,” ungkap Taruna.
Urgensi penguatan tersebut semakin terasa ketika BPOM menghadapi tantangan pengawasan yang terus berkembang. Produk obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kini dapat beredar dengan cepat melalui ruang digital, bahkan melintasi batas negara. Tahun lalu, BPOM menemukan sekitar 1,3 juta tautan yang berkaitan dengan produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Besarnya volume informasi di ruang digital membuat pengawasan tidak lagi cukup mengandalkan cara-cara konvensional. Dibutuhkan aparatur yang mampu membaca data, mengenali pola, bergerak cepat, sekaligus memahami risiko yang muncul dari perkembangan teknologi. Di titik inilah kemampuan manusia dan kecerdasan artifisial diharapkan dapat saling menguatkan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh turut memberikan apresiasi terhadap langkah BPOM yang konsisten membangun manajemen talenta dan memperkuat kelengkapan data kepegawaian. Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan fondasi penting untuk menjalankan meritokrasi sekaligus mengelola sekitar 6.400 ASN BPOM secara lebih terukur.
“Ini akan berdampak luar biasa dalam rangka pelayanan publik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan,” tutur Zudan.
Pada akhirnya, pembicaraan mengenai AI di lingkungan BPOM bukan sekadar tentang aplikasi baru. Di balik sistem dan data yang semakin canggih, ada tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat mendapatkan obat yang aman, makanan yang layak, serta produk farmasi nasional yang mampu bersaing. Karena itu, Rini menilai kualitas aparatur BPOM memiliki kaitan langsung dengan keselamatan publik dan masa depan industri nasional.
“Di tangan Bapak dan Ibu sekalian, keselamatan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita, kualitas obat yang diminum oleh orang tua kita, dan daya saing produk farmasi bangsa Indonesia dipertaruhkan,” tegas Rini.
Arah transformasi tersebut juga terlihat dari capaian pelayanan BPOM. Indeks Pelayanan Publik lembaga itu mencapai 4,80 dari skala 5 dan berhasil mempertahankan predikat Prima sejak 2023. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat berada di angka 93,97 dengan predikat Sangat Baik. Hingga 2025, sebanyak 4.555 pengaduan melalui LAPOR! juga telah ditindaklanjuti.
Jangkauan layanan turut menjadi perhatian. Saat ini BPOM telah hadir di 154 Mal Pelayanan Publik (MPP). Rini mendorong agar layanan tersebut diperluas ke 159 MPP lainnya, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak harus berhadapan dengan birokrasi yang jauh dan rumit ketika membutuhkan konsultasi, perizinan, maupun sertifikasi.
Bagi Rini, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi bukanlah seberapa banyak sistem digital yang dibangun, melainkan seberapa sederhana masyarakat memperoleh layanan dan seberapa cepat persoalan mereka mendapatkan solusi. Karena itu, teknologi, aparatur yang kompeten, organisasi yang lincah, dan tata kelola yang terintegrasi harus ditempatkan dalam satu gerak yang sama.
“Birokrasi masa depan adalah birokrasi yang sunyi dari kebisingan administrasi, namun nyaring dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya. (her)
