INDOPOSCO.ID – Penanganan stunting tidak hanya berbicara soal menurunkan angka, tetapi memastikan anak Indonesia mendapatkan asupan gizi terbaik. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah mempercepat intervensi gizi dengan memprioritaskan wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar), wilayah dengan stunting tinggi, memperkuat ketepatan sasaran penerima manfaat, dan memastikan standar layanan berjalan optimal. Strategi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/07/2026), yang turut dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd.
Pemerintah mempercepat penataan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah 3T dengan prevalensi stunting tinggi. Lima provinsi menjadi prioritas intervensi, yakni Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah, agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain memperkuat pendataan penerima manfaat, pemerintah juga akan menyempurnakan regulasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran. “Tadi digambarkan ada beberapa daerah dengan stunting tinggi, itu dapat kartu merah, kita prioritaskan. Kita akan segera selesaikan dalam satu bulan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Komitmen untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran juga ditegaskan Mendukbangga/Kepala BKKBN. Menurut Menteri Wihaji, refocusing penerima manfaat MBG harus dilakukan secara cermat agar intervensi yang diberikan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Mulai dari penentuan wilayah prioritas, kategori penerima manfaat, hingga standar menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi, seluruhnya harus dipastikan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, Kemendukbangga/BKKBN siap mendukung melalui kewenangannya dalam pendistribusian MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Hingga saat ini, sekitar 128 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) telah bergerak mendistribusikan MBG kepada kelompok sasaran di berbagai daerah. Menteri Wihaji juga menyetujui penyelarasan data penerima manfaat bersama kementerian/lembaga terkait agar bantuan diterima secara tepat sasaran, sekaligus mendukung percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan prevalensi stunting tinggi. “Segera negara hadir di titik titik tertentu, seperti NTT yang stuntingnya agak lumayan,” tegas Menteri Wihaji.
Fokus pemerintah tersebut sejalan dengan kondisi gizi nasional yang masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, sekitar 112 juta penduduk dari empat desil terbawah masih mengalami kekurangan gizi. Di sisi lain, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. Karena itu, keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat, khususnya ibu dan anak.
Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, pelaksanaan MBG akan diperkuat melalui sistem pengawasan yang terintegrasi. Seluruh SPPG didorong menjalankan standar operasional secara konsisten agar mutu makanan, kecukupan gizi, dan keamanan pangan tetap terjaga. Setiap SPPG juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan kebersihan, keamanan, dan kelayakan konsumsi makanan bagi anak-anak maupun kelompok rentan. Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA. menyebutkan, ”Trust is good, control is better untuk memastikan SPPG dan semua tim dapur memastikan menu bagus, gizi cukup, dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat.”
Kolaborasi antar kementerian dan lembaga menjadi fondasi penting agar seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan selaras, mulai dari penetapan sasaran penerima manfaat, pembangunan SPPG, distribusi makanan bergizi, hingga pengawasan kualitas layanan. Dengan dukungan data yang semakin terpadu dan tata kelola yang semakin kuat, pemerintah optimistis program ini mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Bagi Kemendukbangga/BKKBN, keberhasilan Program MBG merupakan bagian penting dari upaya membangun keluarga berkualitas sejak awal kehidupan. Melalui distribusi MBG bagi kelompok 3B, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, serta dukungan terhadap percepatan pembangunan SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, Kemendukbangga/BKKBN terus memastikan negara hadir untuk melindungi masa depan anak Indonesia. Sebab, pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan bukan sekadar program, melainkan fondasi utama untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.(ney)
