INDOPOSCO.ID – Komunikasi menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam penanganan krisis, terutama saat bencana alam maupun situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi harus mampu menghadirkan rasa aman melalui komunikasi yang cepat, akurat, konsisten, transparan, sekaligus empatik kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Yudhistira Nugraha, ST., M.ICT Adv., D.Phil., dalam Seminar Nasional bertema “Strategi Komunikasi Krisis di Lingkungan Pendidikan dalam Menghadapi Bencana Alam” yang diselenggarakan secara hybrid oleh media massa INDOPOSCO bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).
Dalam paparannya, Yudhistira membagikan pengalaman ketika menangani komunikasi publik saat bertugas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2019. Menurutnya, dua peristiwa besar yang menjadi ujian adalah banjir Jakarta dan pandemi COVID-19.
“Ada dua bencana yang kami hadapi waktu itu, yakni banjir dan juga COVID-19. Di situ saya melihat bagaimana peran komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, tetapi juga akurasi informasi. Pemerintah juga tidak cukup hanya memberikan komunikasi, tetapi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujar Yudhistira.
Ia menjelaskan, dalam situasi krisis masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sedang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, serta langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan pemerintah.
“Yang paling penting saat bencana adalah komunikasi. Bagaimana pemerintah mengomunikasikan apa yang sedang terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dengan begitu masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang benar dan tidak dipenuhi spekulasi,” katanya.
Yudhistira mencontohkan penanganan banjir Jakarta pada 2020. Saat itu, komunikasi pemerintah tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai wilayah terdampak, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan, termasuk proses pendidikan.
“Bukan hanya pemerintah hadir saat banjir, tetapi bagaimana kita memastikan proses pembelajaran tetap berjalan. Itu yang menjadi fokus komunikasi pemerintah,” jelasnya.
Menurut dia, pengalaman menghadapi banjir relatif lebih mudah karena pemerintah telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang matang. Tantangan berbeda justru muncul saat pandemi COVID-19 yang sama sekali belum pernah dialami sebelumnya.
“Kalau banjir, kita sudah punya pengalaman dan SOP sehingga tinggal memperkuat strategi komunikasi yang ada. Tetapi COVID-19 adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam satu hari rumah sakit penuh, masyarakat panik, dan pemerintah harus bergerak sangat cepat,” ungkapnya.
Karena memprediksi pandemi akan berlangsung dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu segera menyiapkan SOP komunikasi, membentuk tim, hingga menyusun skema penyampaian informasi kepada publik.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah daily briefing atau penyampaian perkembangan situasi sebanyak dua kali setiap hari.
“Pada saat COVID-19 kami melakukan daily brief dua kali sehari. Informasi yang disampaikan tidak hanya dikonsumsi masyarakat, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Prinsipnya sederhana, yakni cepat, akurat, konsisten, transparan, dan empatik,” jelasnya.
Menurut Yudhistira, komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian angka kasus semata. Yang lebih penting adalah menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah sekaligus mengajak masyarakat ikut terlibat dalam penanganan krisis.
“Kami tidak hanya menyampaikan angka-angka, tetapi juga apa yang sudah pemerintah lakukan, bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi, dan memastikan masyarakat tahu bahwa pemerintah benar-benar hadir,” tutur Yudhistira.
Ia menambahkan, pemerintah saat itu juga membangun sistem informasi berbasis dashboard yang dapat diakses masyarakat kapan saja. Dashboard tersebut memuat data, peta persebaran wilayah rawan COVID-19, hingga informasi mengenai posko bantuan dan petugas yang bertugas di lapangan.
“Kita punya dashboard yang bisa diakses kapan pun, ada peta wilayah rawan, lokasi bantuan, hingga jumlah petugas yang siap di lapangan. Jadi masyarakat mengetahui bahwa pemerintah bekerja dan hadir untuk mereka,” kata Yudhistira.
Yudhistira menilai pengalaman tersebut memiliki relevansi kuat dengan dunia pendidikan, khususnya ketika pandemi memaksa sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring.
Ia mengakui, kebijakan belajar dari rumah saat itu menghadapi tantangan besar karena tidak semua peserta didik memiliki perangkat digital maupun akses pembelajaran yang memadai.
“Ketika sekolah dilakukan secara daring, ternyata sebagian masyarakat tidak memiliki device. Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga harus menghadirkan solusi, karena pada dasarnya pemerintah hadir untuk memberikan solusi,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu menggagas Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna membantu warga terdampak pandemi, termasuk mendukung keberlangsungan pendidikan.
Menurut Yudhistira, penanganan krisis tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur masyarakat atau pendekatan pentahelix, sehingga setiap pihak memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan bersama.
“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sejak awal, pendidikan tumbuh karena digerakkan oleh masyarakat. Esensi pendidikan memang lahir dari partisipasi masyarakat,” ucap Yudhistira.
Ia menambahkan, budaya gotong royong yang dimiliki Indonesia merupakan modal sosial yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai situasi krisis, termasuk di sektor pendidikan.
“Kita bersyukur Indonesia memiliki nilai gotong royong. Nilai inilah yang menjadi kekuatan bangsa dan harus terus kita manfaatkan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketika terjadi bencana maupun krisis di dunia pendidikan,” tambahnya. (her)
