INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan capaian kinerja Kementerian PANRB sepanjang tahun anggaran 2025 yang menunjukkan tren positif pada berbagai indikator tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu pencapaian yang disoroti adalah bertambahnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi 305 unit di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.
Rini mengatakan, perbaikan kinerja terlihat pada sejumlah indikator strategis, mulai dari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga Indeks Pelayanan Publik.
Menurutnya, peningkatan tersebut didukung semakin luasnya implementasi MPP dan MPP Digital sehingga layanan pemerintah menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat.
“Pelayanan publik terus diperkuat melalui perluasan MPP dan MPP Digital agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah dan berkualitas,” ujar Rini dalam keterangan, Kamis (16/7/2026).
Di tingkat internasional, Indonesia juga mencatat perbaikan pada sejumlah indikator tata kelola pemerintahan. Di antaranya Government Effectiveness World Bank, Electronic Government Development Index PBB, serta Digital Government Index OECD yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara.
Rini menjelaskan, Kementerian PANRB memiliki tiga peran strategis dalam mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih. Peran tersebut meliputi regulator dan pembina tata kelola pemerintahan, bagian dari Strategic Diamond Presiden untuk memastikan birokrasi mendukung agenda prioritas nasional, serta mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Dari sisi pengelolaan anggaran, masih ujar dia, Kementerian PANRB mencatat realisasi anggaran sebesar 97,98 persen dari pagu efektif Rp314 miliar. Dengan anggaran tersebut, kementerian mengklaim berhasil merealisasikan tujuh capaian strategis.
Ia menambahkan, selain penguatan Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis, capaian lain Kementerian PANRB meliputi perluasan pelayanan publik terintegrasi melalui pembentukan 305 MPP di seluruh Indonesia.
“Berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan instansi pemerintah juga memperoleh pengakuan internasional melalui penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA),” ungkapnya.
Kementerian PANRB, dikatakan dia, juga memperkuat efektivitas kelembagaan pemerintah, meningkatkan manajemen kinerja instansi, mempercepat transformasi layanan digital. Melalui ekosistem Pemerintah Digital, memperkuat penerapan sistem merit ASN, dan mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum bidang Public Governance.
Rini menegaskan, reformasi birokrasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kementerian PANRB berkomitmen menjaga pengelolaan APBN tetap akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI. Sinergi ini diharapkan terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia,” ujarnya.(nas)
