INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang sekadar sebagai program pemenuhan gizi bagi anak-anak. Menurutnya, program prioritas nasional itu harus menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ia menegaskan, pelaksanaan MBG harus disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, budaya, serta potensi pangan lokal, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Program MBG harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara adil. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kondisi dan potensi masing-masing daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ketua DPD RI.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Dibutuhkan sinergi erat dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Sultan juga menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas penyedia layanan dan melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari UMKM, koperasi, petani hingga nelayan dalam rantai pasok bahan pangan.
“Melibatkan pelaku usaha dan produsen pangan lokal bukan hanya memperkuat rantai pasokan, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, DPD RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi MBG. Evaluasi tersebut mencakup dampak program terhadap peningkatan status gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas kesehatan dan pembelajaran peserta didik, hingga kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sultan berharap melalui pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan, MBG mampu menjadi lebih dari sekadar program bantuan pangan.
“Dengan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan, kami berharap program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.(nas)
