INDOPOSCO.ID – Maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban praktik online scammer di Kamboja mendorong lahirnya penelitian mengenai strategi komunikasi politik pemerintah dalam upaya penanganannya.
Peneliti sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Nani Nurani Muksin dan Muhamad Hapipi mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ, mengungkapkan bahwa penelitian itu sebagai bagian dari pengumpulan data di Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara melalui Focus Group Discussion (FGD).
Selain FGD, juga dilakukan wawancara mendalam kepada para sumber informasi dari para pejabat Kementerian P2MI, IOM, ILO dan para Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja.
Penelitian bertajuk Strategi Komunikasi Politik Pemerintah dalam Penanganan Online Scammer di Kamboja bagi Pekerja Migran Indonesia tersebut bertujuan mengidentifikasi bagaimana komunikator, pesan, media, komunikan, dan strategi dalam penanganan online scammer di Kamboja bagi pekerja migran.
“Fenomena online scammer di Kamboja bukan hanya persoalan kejahatan siber, tetapi juga persoalan komunikasi publik. Karena itu diperlukan strategi komunikasi politik yang mampu menjangkau masyarakat sejak sebelum mereka memutuskan bekerja ke luar negeri,” kata Nani saat FGD di BP3MI Sumatera Utara dikutip Senin (6/7/2026).
Menurutnya, komunikasi pemerintah harus mampu menghadirkan informasi yang mudah dipahami masyarakat, terutama kelompok usia produktif yang menjadi sasaran perekrut non prosedural melalui media sosial dan platform digital.
Ia menilai penyebaran informasi mengenai migrasi aman tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi harus memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital yang dekat dengan masyarakat.
Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto menyambut baik penelitian tersebut. Menurutnya, hasil riset akademik sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi komunikasi pemerintah dalam melindungi calon pekerja migran Indonesia.
“Melalui penelitian ini diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah semakin banyak warga Indonesia menjadi korban jaringan online scammer,” ujarnya.
Muhamad Hapipi, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sekaligus pegawai pada Biro Umum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berharap penelitian itu dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan komunikasi pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari praktik perekrutan non prosedural yang berujung pada eksploitasi online scammer.
“Dari perspektif komunikasi, diperlukan strategi komunikasi politik yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran perekrut melalui media digital,” ucap Hapipi dalam kesempatan yang sama.
“Melalui penelitian ini, kami ingin menghasilkan rekomendasi berbasis akademik yang dapat mendukung penyusunan kebijakan komunikasi publik,” tambahnya.(dan)
