INDOPOSCO.ID – Hilirisasi riset menjadi sorotan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mendorong peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamarudin Amin dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).
Ia minta PSGA tidak berhenti menghasilkan penelitian dan publikasi, tetapi mampu menerjemahkan hasil riset menjadi solusi nyata bagi persoalan perempuan, anak, hingga ketahanan keluarga.
“PSGA harus menjadi kekuatan strategis yang berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan nasional, mulai dari perlindungan anak, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, ketahanan keluarga,” ungkapnya.
“PSGA tidak cukup menjadi ruang akademik. Hasil riset harus dihilirisasikan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” sambungnya.
Ia menilai akademisi yang tergabung dalam PSGA memiliki kapasitas besar untuk memberikan rekomendasi kebijakan, sekaligus terlibat langsung dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial. Karena itu, PSGA didorong memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional.
Ia juga meminta PSGA aktif mendukung program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, perlindungan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.
Menurutnya, persoalan stunting yang masih berada di kisaran 19 persen menjadi tantangan serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menambahkan PSGA harus menjadi garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.
“Jangan sampai kasus baru ditangani setelah viral. PSGA harus mampu menyelesaikannya secara adil dengan tetap melindungi korban,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Kemenag telah mengembangkan sistem pelaporan digital agar penanganan kasus kekerasan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program kampus bahagia tanpa kekerasan.
“Kampus hari ini dituntut menjadi kampus yang berdampak. Jangan hanya banyak seminar dan workshop, tetapi harus menghadirkan kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. (nas)
