INDOPOSCO.ID – Transformasi digital bantuan sosial memasuki fase baru. Setelah melalui serangkaian uji coba di berbagai daerah, pemerintah kini mengarahkan seluruh hasil piloting menjadi fondasi bagi implementasi sistem bantuan sosial digital yang berlaku secara nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Jakarta, Selasa (30/6/2026), ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa hasil uji coba tidak boleh berhenti sebagai inovasi semata, melainkan harus berkembang menjadi layanan publik yang berkelanjutan.
“Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid,” ujar Rini.
Uji coba digitalisasi bantuan sosial kini telah diperluas menjadi 43 kabupaten/kota dengan penambahan Kota Batam, serta mencakup satu provinsi, yakni Bali. Pelaksanaan piloting tersebut memberikan berbagai pembelajaran penting, mulai dari percepatan proses layanan hingga meningkatnya transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menghadapi tahap implementasi nasional, Kementerian PANRB menilai sejumlah fondasi harus segera diperkuat. Di antaranya penguatan kelembagaan pengelola portal perlindungan sosial, penegasan peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta penguatan organisasi pelaksana pemerintah digital sebagai bagian dari strategi pengembangan GovTech Indonesia.
Di sisi regulasi, pemerintah juga mempercepat penyempurnaan berbagai aturan pendukung, termasuk mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital agar menjadi payung hukum transformasi yang lebih komprehensif.
Perubahan juga dilakukan pada proses bisnis penyaluran bantuan sosial. Mekanisme yang sebelumnya terdiri atas sembilan tahapan akan disederhanakan menjadi tiga tahapan utama. Langkah ini dibarengi dengan penguatan interoperabilitas data, pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), peningkatan keamanan siber, hingga memastikan portal perlindungan sosial siap melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional.
Keberhasilan transformasi digital juga sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Karena itu, Rini mendorong optimalisasi peran petugas lapangan, termasuk aparatur sipil negara, untuk mempercepat proses pendataan dan pemutakhiran informasi masyarakat penerima bantuan.
“Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran agen di lapangan dan, bila diperlukan, melibatkan ASN untk membantu akselerasi proses pengisian serta pemutakhiran data,” tutur Rini.
Selain memperkuat aspek teknis, pemerintah juga menaruh perhatian pada komunikasi publik. Masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pendataan, kanal resmi yang digunakan, hingga kepastian bahwa seluruh proses berlangsung tanpa pungutan biaya.
“Edukasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami tahapan pendataan, kanal resmi yang digunakan, serta memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak dipungut biaya. Dengan begitu, risiko penyalahgunaan informasi maupun potensi penipuan dalam proses pendataan dapat diminimalkan,” tambahnya.
Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan dukungan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar implementasi transformasi digital berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia.
“Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoordinasikan pemerintah daerah agar percepatan transformasi digital pemerintah dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi,” kata Tito.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menilai perluasan wilayah piloting menjadi momentum penting sebelum implementasi nasional dimulai.
“Kita sekarang piloting di 43 kabupaten dan kota. Dalam bulan Juli akhir kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh lagi untuk memastikan launching secara nasional di bulan Oktober,” ucap Luhut.
Luhut juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, penguatan sistem keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan layanan publik yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Melalui tahapan transisi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, pemerintah berharap sistem perlindungan sosial digital mampu menghadirkan layanan yang semakin tepat sasaran, efisien, transparan, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. (her)
