INDOPOSCO.ID – Kematian dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Kampung Nelayan Merah Putih saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) menuai sorotan dari DPR RI. Tragedi tersebut dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan program pelatihan yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pertahanan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menilai insiden tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai manajemen pelatihan, standar keselamatan peserta, serta proporsi materi yang diberikan selama proses pembekalan berlangsung.
Menurut Rahmat, tujuan utama program SPPI adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dan pemahaman mendalam mengenai tata kelola koperasi. Karena itu, ia menilai porsi pelatihan fisik dan kemiliteran tidak boleh mendominasi substansi utama program.
“Kita harus paham bahwa tujuan dasar kita untuk memberikan pembekalan terhadap manajer-manajer yang sedang dilatih ini adalah bagaimana mereka memiliki kemampuan dan pemahaman yang utuh terkait koperasi,” ujar Rahmat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa peserta memang perlu dibekali kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta jiwa militansi dalam membangun masyarakat. Namun, pendekatan tersebut harus tetap proporsional dan disesuaikan dengan karakter peserta yang dipersiapkan sebagai pengelola koperasi, bukan sebagai personel militer.
Rahmat mengingatkan bahwa pelatihan fisik yang terlalu berat berpotensi menimbulkan risiko serius, terutama bagi peserta yang mungkin belum memiliki kesiapan fisik maupun mental untuk menjalani latihan dengan intensitas tinggi.
“Jangan sampai porsi fisik dan militernya itu yang lebih besar. Mereka dipersiapkan sebagai manajer, bukan sebagai orang yang mengandalkan kekuatan fisik semata,” tegas legislator asal Sumatra Barat tersebut.
Ia mengaku khawatir terdapat ketidakseimbangan dalam komposisi materi pelatihan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap munculnya korban. Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program.
Fraksi PKS, lanjut Rahmat, juga meminta agar aktivitas latihan fisik yang berisiko tinggi dihentikan sementara sampai proses evaluasi dan investigasi selesai dilakukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya korban baru selama pelatihan berlangsung.
“Ini harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara agar risiko dapat diminimalisir. Apalagi jika sudah menyangkut korban jiwa. Satu nyawa sangat berharga bagi kita semua,” katanya.
Rahmat menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga penyebab pasti kematian kedua peserta dapat diungkap secara transparan. Ia berharap hasil evaluasi nantinya menjadi dasar perbaikan sistem pelatihan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Jangan sampai ini baru beberapa hari pelatihan berjalan, tetapi sudah menimbulkan dua korban meninggal dunia. Kami turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh penyelenggara,” pungkasnya. (dil)
