INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra. Pemerintah menargetkan seluruh peserta didik sudah dapat belajar di ruang yang layak saat tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai, tanpa lagi menggunakan tenda darurat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menegaskan, bahwa hak belajar peserta didik tidak boleh terhenti hanya karena bencana. Menurutnya, pemerintah terus menggenjot rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas darurat, hingga penyaluran berbagai bentuk bantuan agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
“Anak-anak Indonesia tidak boleh kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat bencana. Karena itu, layanan pembelajaran harus tetap berlangsung sembari percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dilakukan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Data Kemendikdasmen per 9 Juni 2026 mencatat sebanyak 4.922 satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana. Meski demikian, seluruh sekolah tersebut telah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
Sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali beroperasi di lokasi semula. Sementara itu, 52 sekolah memanfaatkan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih menggunakan tenda, dan tujuh sekolah menumpang di sekolah lain maupun fasilitas publik.
Kemendikdasmen menargetkan kondisi tersebut segera berubah. Pada awal tahun ajaran baru Juli 2026, pemerintah berharap tidak ada lagi sekolah yang harus menggelar pembelajaran di tenda.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah mengalokasikan bantuan penanggulangan bencana senilai Rp3,408 triliun. Anggaran itu digunakan antara lain untuk revitalisasi 3.119 sekolah senilai Rp3,001 triliun, pemberian tunjangan khusus guru terdampak sebesar Rp315,1 miliar, distribusi 35 ribu paket perlengkapan sekolah, 169 tenda, 211 ruang kelas darurat, hampir 198 ribu buku pembelajaran, layanan dukungan psikososial bagi 870 sekolah, serta bantuan operasional pendidikan darurat bagi 1.650 satuan pendidikan.
Menurut Mu’ti, pemulihan pendidikan bukan sekadar membangun kembali gedung sekolah, tetapi juga memastikan guru tetap dapat mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang dibutuhkan selama masa pemulihan.
Hingga kini, sebanyak 3.119 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi dengan total anggaran Rp3,001 triliun. Dari jumlah tersebut, dana tahap pertama telah disalurkan kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,05 triliun, sedangkan sisanya masih dalam proses pencairan.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 ruang kelas darurat di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai digunakan, 40 unit masih dalam tahap pembangunan, sementara sisanya memasuki proses perencanaan.
Di sisi lain, terdapat 97 sekolah yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang dinilai tidak lagi aman. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan relokasi yang memenuhi aspek keamanan dan legalitas.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah berjalan lebih cepat sehingga peserta didik dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ujar Mu’ti. (nas)
