INDOPOSCO.ID – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengapresiasi dukungan konsisten Komisi VI DPR RI terhadap berbagai program strategis Kementerian Koperasi, terutama dalam mengawal percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, masukan dan rekomendasi dari DPR menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027.
“Kami sangat senang apabila Komisi VI DPR RI terus memberikan masukan untuk menyempurnakan proses pendampingan koperasi, khususnya dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang dipimpin Adisatrya Suryo Sulisto di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Kemenkop juga melaporkan perkembangan program KDKMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan. Hingga saat ini, sebanyak 12.533 unit KDKMP telah selesai dibangun lengkap dengan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, 22.737 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Kementerian Koperasi menargetkan lebih dari 30 ribu KDKMP dapat beroperasi pada Agustus 2026, melanjutkan 1.061 unit yang telah lebih dahulu beroperasi. Hingga akhir tahun, jumlah koperasi Merah Putih yang aktif ditargetkan mencapai lebih dari 40 ribu unit.
“Sampai akhir tahun 2026 kami berharap jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang beroperasi mencapai lebih dari 40 ribu unit,” kata Ferry.
Untuk mendukung target tersebut, Kemenkop bersama Komisi VI DPR RI membahas usulan penambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Jika disetujui, anggaran Kemenkop akan meningkat dari pagu indikatif Rp542,88 miliar menjadi sekitar Rp1,89 triliun.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk memperkuat program manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program pengembangan perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun. Menurut Ferry, kebutuhan anggaran itu penting guna memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap dukungan terhadap tambahan anggaran ini dapat terealisasi sehingga program prioritas Presiden dapat berjalan efektif dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain mempercepat operasionalisasi KDKMP, Kemenkop juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan monitoring, evaluasi, serta penguatan kelembagaan koperasi di berbagai daerah. Ferry memastikan koperasi-koperasi eksisting tetap menjadi perhatian pemerintah agar mampu berkembang berdampingan dengan KDKMP.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap koperasi akan terus diperkuat guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga tata kelola yang sehat.
“Kami tidak hanya fokus pada KDKMP, tetapi juga terus mendampingi koperasi eksisting agar memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkembang secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, mengapresiasi capaian Kemenkop dalam menjalankan instruksi Presiden untuk membangun kelembagaan KDKMP di seluruh Indonesia.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada pembentukan kelembagaan, melainkan memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara efektif dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Karena itu, Komisi VI DPR RI mendukung peningkatan anggaran Kemenkop pada 2027 agar fungsi pendampingan, pengawasan, dan monitoring terhadap KDKMP dapat berjalan optimal.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat, Komisi VI DPR RI tetap mendukung kebutuhan anggaran Kemenkop untuk memastikan program KDKMP dan koperasi eksisting berjalan dengan baik,” ujar Anggia.
Ia menekankan bahwa pengawasan dan pendampingan yang ketat menjadi faktor penting agar program KDKMP mampu mencapai tujuan utama, yakni menggerakkan ekonomi desa, menciptakan lapangan usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(dil)
