INDOPOSCO.ID – Wacana penguatan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kembali mengemuka seiring meningkatnya perhatian terhadap potensi praktik transfer pricing yang dapat berujung pada under invoicing dalam perdagangan batu bara dan mineral.
Di tengah isu tersebut, Asosiasi Pertambangan Indonesia/Indonesia Mining Association (API-IMA) menilai Indonesia telah memiliki sistem pengawasan yang relatif kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas ekspor.
Menurut API-IMA, berbagai instrumen pengawasan yang diterapkan pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah membentuk mekanisme kontrol yang mampu meminimalkan potensi penyimpangan nilai ekspor. Mulai dari penerapan harga acuan batu bara dan mineral, pengawasan surveyor independen, hingga keterlibatan bea cukai dalam proses ekspor dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas perdagangan komoditas nasional.
Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti, menegaskan bahwa integrasi sistem digital yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah telah memberikan lapisan pengawasan yang cukup komprehensif.
“Dengan adanya mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi dan melibatkan berbagai instansi di yakini sudah berjalan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah penegakan hukum yang tegas diperlukan jika didapati pelanggaran, guna menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan,” kata Sari dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Di sisi lain, API-IMA juga menyoroti rencana pemerintah untuk menerapkan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme satu pintu. Organisasi tersebut mendukung upaya peningkatan tata kelola, namun mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran proses ekspor agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar internasional.
Pasalnya, Indonesia saat ini merupakan salah satu pemasok utama batu bara dunia yang memiliki jaringan pelanggan luas di berbagai negara. Gangguan administratif maupun keterlambatan proses ekspor dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan pembeli terhadap keandalan pasokan dari Indonesia.
“Hal ini sangat penting dan jangan sampai ada kekosongan agar pasar batu bara Indonesia di tingkat dunia tidak terganggu dan terisi oleh negara lain, mengingat para customer berbagai negara juga sangat membutuhkan on time delivery, terjaganya standard kualitas produksi dan komitmen produsen,” jelas Sari.
Menurutnya, kepastian pasokan dan konsistensi kualitas merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan pembeli dalam menentukan sumber pasokan jangka panjang.
“Ketidakpastian akan faktor-faktor tersebut akan membuat para customer mengalihkan pasokan ke negara lain,” tambahnya.
API-IMA menilai penguatan tata kelola dan penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya saing industri pertambangan nasional. Karena itu, asosiasi tersebut menyatakan siap terus berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan sektor pertambangan Indonesia tetap kompetitif, transparan, dan mampu mempertahankan posisinya di pasar global. (her)
