INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kurang konstruktif dan tidak didukung dasar faktual yang memadai.
Menurut Habiburokhman, dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, setiap masukan, termasuk dari tokoh yang pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan, patut dihargai dan didengarkan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik seharusnya disampaikan berdasarkan informasi yang akurat, analisis yang objektif, serta disertai solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Dalam pandangan saya, kritik Dino Patti Djalal terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai sejumlah pernyataan yang disampaikan Dino lebih bernuansa politis dibandingkan evaluasi yang bersifat substantif. Akibatnya, kritik tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai serangan politik yang cenderung menyudutkan pemerintah ketimbang memberikan masukan yang komprehensif.
Habiburokhman juga menyoroti usulan Dino agar Presiden Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain ke Indonesia. Menurutnya, pandangan tersebut perlu dilihat secara proporsional mengingat dinamika geopolitik dan ekonomi global yang saat ini tengah mengalami berbagai ketidakpastian.
“Diplomasi aktif tidak hanya dilakukan dengan menerima kunjungan kenegaraan, tetapi juga melalui kunjungan langsung ke berbagai negara mitra strategis. Dalam kondisi global saat ini, langkah Presiden Prabowo yang aktif melakukan pertemuan dan kunjungan ke berbagai negara justru merupakan bagian dari strategi diplomasi yang adaptif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi Gerindra ini menilai bahwa sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan diplomat senior, Dino Patti Djalal memiliki posisi penting dalam menjaga marwah diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan sebaiknya tetap berbasis data, proporsional, dan mempertimbangkan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah.
Ia juga menyinggung praktik di sejumlah negara maju, di mana mantan pejabat publik umumnya berupaya menjaga keseimbangan antara hak untuk menyampaikan kritik dan tanggung jawab moral untuk mendukung keberlangsungan institusi yang pernah mereka pimpin.
“Pada akhirnya, kritik yang baik bukanlah kritik yang sekadar menarik perhatian atau memancing kontroversi, melainkan kritik yang mampu menawarkan solusi, memperkaya perspektif, dan berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (dil)
