INDOPOSCO.ID – Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi magnet investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dunia di tengah meningkatnya kebutuhan energi global dan pesatnya perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Namun, ada sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi agar potensi tersebut benar-benar bisa diwujudkan.
Dalam ajang The 50th Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, para pelaku industri migas nasional dan internasional menilai Indonesia memiliki kombinasi kekuatan strategis mulai dari sumber daya energi domestik, stabilitas investasi, hingga potensi pasar energi yang terus tumbuh.
Anggota Dewan Pengawas Indonesia Petroleum Association (IPA) Hashim Djojohadikusumo, mengatakan sektor energi, khususnya gas bumi, akan memainkan peran sangat penting dalam masa transisi energi global.
“Maka saya optimis sektor energi sangat-sangat akan diandalkan terutama gas, terutama gas,” ujar Hashim, dalam sesi Plenary Session: Path to Energy Resilience & The Role of Partnership di IPA Convex 2026, di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, transformasi menuju kendaraan listrik memang akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi kebutuhan listrik justru diprediksi melonjak drastis. Kondisi tersebut akan membuat gas bumi menjadi energi alternatif utama untuk menopang pembangkit listrik nasional.
Hashim juga menyoroti meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan industri digital dan pembangunan pusat data (data center) di Indonesia.
“Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Apple, dan lainnya melihat Indonesia sebagai lokasi utama investasi pusat data, dan hal itulah yang akan menjadi alasan mengapa penggunaan energi akan melonjak drastis,” katanya.
Meski prospek sektor migas dinilai sangat besar, Hashim mengingatkan investor global hanya akan masuk jika pemerintah mampu menjaga kepastian hukum, stabilitas politik, dan skema fiskal yang kompetitif.
“Investor perlu kepastian hukum, perlu stabilitas,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan President IPA, Kathy Wu. Ia menilai perusahaan migas global kini jauh lebih selektif dalam menentukan lokasi investasi karena persaingan mendapatkan alokasi modal semakin ketat.
“Proyek di Indonesia harus benar-benar kompetitif, baik dari sisi tingkat pengembalian investasi, risiko, kepastian pelaksanaan, hingga kepastian hasil yang dihitung di atas kertas benar-benar dapat terealisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Vice President IPA, Wade Floyd, menilai Indonesia memiliki modal penting berupa sejarah panjang kemitraan dengan perusahaan migas internasional.
Menurutnya, hubungan tersebut menjadi fondasi kuat bagi investor asing untuk terus berkontribusi melalui transfer teknologi, kemampuan eksekusi proyek berskala besar, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Peran investor internasional adalah membawa kemampuan unik seperti teknologi, integrasi proyek berskala besar, kemampuan eksekusi, dan sumber daya manusia kelas dunia untuk mendukung pertumbuhan Indonesia,” jelas Wade.
Vice President IPA lainnya, Ronald Gunawan, bahkan menilai Indonesia sebenarnya sudah memiliki hampir seluruh elemen penting untuk menjadi destinasi investasi migas kelas atas.
Menurut Ronald, tantangan terbesar saat ini adalah mempercepat proses pengerjaan proyek dan penyederhanaan birokrasi.
“Kalau eksekusinya bisa lebih cepat, saya yakin Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi kelas atas,” katanya.
Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi, mengakui masih banyak ruang perbaikan dalam aspek kemudahan berusaha, khususnya terkait proses perizinan dan koordinasi lintas sektor.
“Ketahanan energi bukan hanya masalah industri migas, tetapi masalah seluruh bangsa,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan fleksibel.
Menurutnya, percepatan proyek menjadi faktor krusial karena keterlambatan pengerjaan dapat menurunkan keekonomian proyek dan membuat investasi tidak lagi menarik.
“Setelah keputusan investasi dibuat, maka harus segera dijalankan. Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama dan selesaikan satu per satu. Kuncinya adalah percepatan proyek,” kata Djoko.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Laode Sulaeman, yang menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memangkas hambatan birokrasi, terutama terkait perizinan dan penggunaan lahan.
“Regulasi di sektor migas sudah cukup jelas sehingga kepastian hukum tetap terjaga,” terangnya.
Dengan kombinasi sumber daya energi melimpah, pasar domestik besar, serta meningkatnya kebutuhan energi akibat revolusi digital, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi pusat investasi migas regional. Namun, percepatan proyek, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi akan menjadi penentu utama dalam memenangkan persaingan investasi global. (rmn)
