INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, resmi membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/5/2026).
Dalam pidato pembukaannya, Puan menegaskan DPR RI akan memfokuskan kerja parlemen pada penyelesaian empat rancangan undang-undang strategis serta penguatan fungsi pengawasan terhadap 16 isu penting yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang,” ujar Puan di hadapan sidang paripurna.
Empat RUU yang menjadi prioritas pembahasan yakni revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU Hukum Perdata Internasional, revisi UU Statistik, serta RUU Desain Industri.
Selain legislasi, Puan menekankan pentingnya pengawasan DPR terhadap berbagai persoalan nasional yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pengawasan parlemen harus diarahkan untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi rakyat.
Pada sektor keselamatan publik dan keamanan nasional, DPR akan menyoroti evaluasi sistem transportasi darat, pengamanan pasukan TNI di wilayah konflik, integrasi digital E-KTP dalam layanan publik, hingga penanganan pertambangan ilegal yang berkaitan dengan konflik agraria.
DPR juga memberi perhatian terhadap integritas aparat penegak hukum dan stabilitas ekonomi nasional. Fokus pengawasan mencakup penindakan aparat yang melanggar etik, pengendalian harga kebutuhan pokok, penguatan daya saing BUMN melalui praktik keberlanjutan, serta pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi pertanian dan perikanan.
Di bidang sosial, parlemen menyoroti perlindungan anak dan korban kekerasan seksual. Pengawasan akan diarahkan pada lembaga penitipan anak, sekolah berasrama, pemenuhan hak korban kekerasan seksual, hingga evaluasi penggunaan data tunggal sosial-ekonomi nasional sebagai dasar penerima bantuan iuran.
Sementara itu, sektor pendidikan dan energi juga menjadi perhatian serius DPR. Puan menyebut evaluasi pelaksanaan UTBK-SNBT, penambahan kuota BBM dan LPG di daerah, penguatan nilai tukar rupiah, serta kesiapan pemerintah menghadapi gejolak harga minyak dunia akibat situasi geopolitik global sebagai agenda penting dalam masa sidang kali ini.
Dalam kesempatan tersebut, Puan turut melaporkan hasil audiensi dengan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat saat masa reses. Pertemuan itu membahas reformasi sistem pengupahan nasional hingga kebijakan reforma agraria yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait.
Menutup pidatonya, Puan secara resmi membuka masa persidangan yang akan berlangsung hingga 21 Juli 2026.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak 12 Mei 2026 sampai dengan 21 Juli 2026,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan seluruh anggota dewan untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab.
“Kepada anggota dewan yang terhormat, selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (dil)
