INDOPOSCO.ID – Upaya percepatan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki fase krusial. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa hasil kajian komprehensif yang telah disusun pihaknya sejak dua bulan lalu hingga kini belum juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Jimly, bukan karena belum siap, melainkan karena pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan Presiden. Penyampaian laporan sengaja tidak dilakukan secara tertulis guna menghindari risiko kebocoran informasi yang dinilai sensitif.
“Semua sudah selesai. Tinggal menunggu waktu Presiden saja,” ujar Jimly dalam peluncuran buku “Etika yang Melembaga” di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).
Ia menegaskan, terdapat kesepakatan internal bahwa laporan reformasi Polri harus disampaikan secara langsung dalam pertemuan tertutup. Langkah ini dinilai penting agar substansi rekomendasi dapat dipaparkan secara utuh tanpa risiko tersebar sebelum waktunya.
Jimly optimistis pertemuan tersebut akan segera terlaksana, mengingat Presiden Prabowo telah merampungkan agenda kunjungan luar negeri ke Rusia dan Prancis.
Ia berharap, dalam waktu dekat, pembahasan strategis terkait masa depan institusi Polri bisa segera dimulai di level tertinggi.
Meski demikian, Jimly masih menahan diri untuk tidak mengungkap isi laporan kepada publik. Ia menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden sebagai pemegang otoritas.
“Ada banyak poin penting, tapi biar Presiden yang membaca dan memutuskan lebih dulu,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghimpun berbagai masukan dari elemen masyarakat melalui serangkaian audiensi. Seluruh aspirasi tersebut kemudian diramu menjadi rekomendasi strategis yang berpotensi menjadi dasar revisi Undang-Undang Polri.
Kini, publik menanti langkah Presiden: apakah rekomendasi tersebut akan menjadi titik balik reformasi Polri, atau justru kembali tertunda di tengah dinamika politik nasional. (dil)
