INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus menunjukkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita yang digelar Menteri Keuangan pada Rabu (11/03), di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya di tengah eskalasi konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi.
Hingga Maret 2026, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) tercatat sebesar USD68 per barel, masih di bawah asumsi APBN, yang turut menjaga stabilitas fiskal.
Selain itu, kebijakan penempatan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun di sektor perbankan terbukti efektif menjaga likuiditas, tercermin dari turunnya suku bunga kredit menjadi 8,8% pada Januari 2026.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 juga diproyeksikan mencapai 5,5-6%, lebih tinggi dari periode tahun lalu dengan defisit APBN tetap terkendali di angka Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB yang dinilai masih sangat terkendali.
Dari sisi penerimaan negara, hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp358 triliun atau 11,4% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8% dari pagu, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Khusus sektor kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp44,9 triliun atau 13,4% dari target APBN. Penerimaan bea masuk mencatatkan kinerja positif sebesar Rp7,8 triliun, tumbuh 1,7% secara tahunan, didorong oleh peningkatan aktivitas impor.
Namun demikian, bea keluar dan cukai mengalami kontraksi masing-masing sebesar 48,4% dan 13,3% akibat penurunan harga komoditas crude palm oil dan produksi barang kena cukai akhir tahun sebelumnya.
Di sisi lain, kinerja pengawasan Bea Cukai menunjukkan tren positif yang signifikan. Hingga Februari 2026, telah dilakukan 2.872 penindakan rokok ilegal dengan total hasil penindakan mencapai 369 juta batang, meningkat 106,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penindakan narkotika juga mencapai 234 kali dengan total barang bukti sebesar 0,7 ton, naik 10,4% secara tahunan.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara.
“Bea Cukai tidak hanya berfokus pada penerimaan, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dari peredaran barang ilegal seperti rokok ilegal dan narkotika. Ini adalah bagian penting dari manfaat APBN yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Budi juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mendukung kinerja Bea Cukai. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Ke depan, pemerintah terus mendorong pemahaman publik mengenai manfaat APBN, sekaligus memperkuat transparansi kinerja, termasuk di sektor kepabeanan dan cukai. Dengan dukungan seluruh pihak, APBN diharapkan terus menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. (ipo)
