INDOPOSCO.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta menjadi percontohan pembangunan Zona Integritas bagi Kanwil BPN Provinsi Banten. Hal itu ditandai dengan kunjungan Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta jajaran Kanwil BPN Banten dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta studi tiru pembangunan Zona Integritas.
Kegiatan yang berlangsung di Kanwil BPN DKI Jakarta, Rabu (1/4/2026) tersebut bertujuan meninjau implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh menjelaskan pembangunan Zona Integritas di instansinya dilakukan dengan pendekatan identifikasi langsung permasalahan di lapangan.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai “belanja masalah”, yakni dengan turun langsung untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat maupun internal organisasi, kemudian merumuskan solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Apresiasi Inovasi Digitalisasi Layanan
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Inspektorat Jenderal ATR/BPN Sutaryono menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Ia juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kanwil BPN DKI Jakarta, terutama dalam digitalisasi layanan pertanahan dan peningkatan transparansi layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas bukan hanya program administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara bersama-sama di seluruh satuan kerja.
BPN Banten Lakukan Studi Tiru
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis mengatakan kunjungan studi tiru tersebut menjadi kesempatan penting bagi jajarannya untuk mempelajari langsung strategi pembangunan Zona Integritas di Kanwil BPN DKI Jakarta.
Ia menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM merupakan hasil dari konsistensi dalam membangun pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPN.
Dalam sesi pemaparan, jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta memaparkan berbagai inovasi yang telah diterapkan, seperti digitalisasi layanan pertanahan, transparansi informasi, serta penguatan budaya kerja berbasis integritas dan pelayanan prima.
Melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan studi tiru tersebut, diharapkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (srv)
