INDOPOSCO.ID – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus dinilai sebagai bagian dari kemunduran lebih luas dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menjelaskan bahwa tahun 2025 adalah sebagai periode terburuk bagi hak asasi manusia (HAM) sejak era reformasi.
“Kami menyimpulkan bahwa tahun 2025 sebagai tahun malapetaka HAM. Angkanya tertinggi, baik penangkapan, penyiksaan, serangan, maupun kriminalisasi,” kata Usman kepada INDOPOSCO di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Penilaian tersebut juga disampaikan bersama tokoh HAM senior Marzuki Darusman di penghujung tahun lalu.
Usman menilai memburuknya situasi HAM tidak lepas dari arah kebijakan politik dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti kecenderungan pelemahan institusi demokrasi yang dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Pelemahan KPK, MK, hingga penggunaan aparat penegak hukum untuk meredam oposisi, itu sudah terjadi sejak pemerintahan Jokowi,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka jalan bagi kecenderungan otoritarianisme di era pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menilai serangan terhadap Andrie Yunus berkaitan dengan kecenderungan politik yang semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Ia menyebut, dinamika politik dalam satu dekade terakhir telah membuka ruang bagi menguatnya praktik otoritarianisme. “Jadi, Jokowi seperti memuluskan jalan bagi otoritarianisme Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo,” terang Usman.
Menurutnya, pemerintahan saat ini menunjukkan sejumlah karakter yang kerap ditemukan dalam rezim otoriter.
“Ada ciri-ciri yang dekat dengan pemerintahan otoriter, seperti nasionalisme agresif, patriotisme agresif, dan sumpah setia yang berlebihan, baik kepada negara, kepemimpinan, maupun simbol-simbol kekuasaan,” katanya.
Usman juga menyoroti narasi yang berkembang di kalangan pendukung kekuasaan, yang menurutnya menekankan persatuan tanpa ruang bagi perbedaan pendapat.
“Pendukungnya mengatakan kita harus bersatu, membangun persatuan nasional untuk mendukung kepemimpinan. Ini menjadi problem ketika persatuan dimaknai sebagai pembungkaman kritik,” lanjutnya.
Ia bahkan membandingkan pola tersebut dengan propaganda rezim totaliter di masa lalu, termasuk era Adolf Hitler.
“Ini mengingatkan pada slogan ‘Ein Reich, ein Volk, ein Führer’ (satu negara, satu bangsa, satu pemimpin) yang identik dengan propaganda Nazi. Itu adalah ciri rezim fasis,” tutur Usman.
Dalam artikelnya di Indonesia at Melbourne, Usman menyebut serangan terhadap Andrie Yunus sebagai penanda fase baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
“Penyerangan Andrie Yunus adalah tanda atau babak baru Indonesia memasuki fase yang sangat berbahaya. Saya menyebutnya sebagai indikasi awal menuju fasisme,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang kritik, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi yang semakin dalam.
Di tengah situasi tersebut, kasus Andrie Yunus menjadi simbol peringatan bahwa ancaman terhadap aktivis tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berpotensi menjadi bagian dari pola yang lebih sistematis. (her)
