INDOPOSCO.ID – Pemerintah bergerak cepat merespons lonjakan harga daging ayam ras yang tercatat memberi andil cukup besar terhadap inflasi, baik pada inflasi umum maupun komponen pangan bergejolak (volatile food) sepanjang Februari 2026. Di tengah pemantauan tersebut, pemerintah juga menemukan indikasi ketidakwajaran harga dalam rantai distribusi yang diduga dipicu oleh aktivitas pedagang perantara atau middleman.
Menteri Dalam Negeri Tito (Mendagri) Karnavian dalam rapat pengendalian inflasi di Jakarta, menyoroti adanya pihak perantara dalam rantai pasok daging ayam ras yang berpotensi memicu fluktuasi harga. Ia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) memetakan wilayah yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengidentifikasi penyebabnya.
“Daging ayam ras, Bapanas harus berpikir, di daerah mana saja yang terjadi kenaikan daging ayam ras, apa penyebabnya, dan Bapak Menteri Pertanian sebagai Kepala Bapanas sudah menyampaikan bahwa ada pihak middleman, (karena) harga tingkat peternak tidak terjadi kenaikan, tapi (naik) ketika masuk ke middleman. Artinya pihak yang membeli dari peternak, (lalu) menjual ke publik, itu yang menaikkan harga,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Meski demikian, Tito juga mengapresiasi tren perbaikan yang mulai terlihat. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging ayam ras mulai menurun. Sebaliknya, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH justru meningkat dibandingkan beberapa minggu sebelumnya.
“Daging ayam ras ada 176 (kabupaten/kota) yang mengalami kenaikan, yang mengalami penurunan 96 kabupaten/kota. Kita beruntung beras, komoditas yang paling utama, itu tidak menempati posisi lima besar. Meskipun ada 102 (kabupaten/kota) yang terjadi kenaikan, tapi kenaikan yang masih dalam toleransi beras, karena kita swasembada,” urai Tito.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tren harga daging ayam ras mulai menunjukkan koreksi pada awal Maret. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH tercatat turun menjadi 176 kabupaten/kota, lebih rendah dibandingkan pada pekan ketiga dan keempat Februari yang sempat mencapai 198 dan 209 kabupaten/kota.
Sebaliknya, wilayah yang mencatatkan penurunan IPH semakin bertambah. Hingga pekan pertama Maret, jumlahnya mencapai 96 kabupaten/kota, meningkat dibandingkan dua pekan sebelumnya yang masing-masing berada di angka 88 dan 84 kabupaten/kota.
Terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan menumpas praktik middleman dan tidak menoleransi penyebab anomali harga di tengah kecukupan produksi nasional.
“Daging ayam itu aku beresin. Memang sedikit saja naiknya, cuma tidak ada toleransi. (Pihak) yang menaikkan ternyata middleman. Ayam dinaikkan Rp 8.000. Itu tidak benar. Produsennya sudah tidak naikkan. Ini harus ditindak. Kami minta segel, tutup, karena sudah ada harga acuan, tidak boleh ada yang melanggar,” tegas Amran.
Untuk menjaga harga tetap sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP), pemerintah juga melakukan intervensi pasar melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM), masyarakat dapat memperoleh daging ayam beku berkualitas premium dengan harga maksimal Rp 40.000 per kg. (her)
